Gelombang Kedua Rumah Samawa Disambut Antusias Warga Jakarta

Merdeka.com - Warga Ibukota Jakarta menyambut baik Program rumah DP 0 Rupiah. Pada tahap pertama, 28 Juli lalu, tercatat 1.790 dari 2.359 warga yang mendaftar dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah. Pemprov DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran gelombang kedua pada 7 Agustus dan hingga saat ini masih membuka pendaftaran untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta yang berminat.

Pendaftaran gelombang kedua awalnya berlangsung di lokasi hunian Rusunami Klapa Village di Jakarta Timur. Namun mulai 14 Agustus 2019 dialihkan ke kantor Unit UFPRS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelayanan dibuka dari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 dan Sabtu-Minggu, pukul 09.00-17.00 WIB.

Saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah DP 0 Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, 780 unit telah selesai dibangun. Di lahan seluas 5.686 meter persegi, bangunan 21 lantai berdiri dengan tiga tipe. Pertama, tipe studio, berjumlah 240 unit dengan harga Rp184,8 juta-Rp195,5 juta. Kedua, tipe satu kamar, berjumlah 180 unit dengan harga Rp210.760.000-Rp213.400.000. Ketiga, tipe dua kamar, berjumlah 360 unit dengan harga Rp304.920.000- Rp310.640.000.

Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka. Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.

Program DP 0 Rupiah tidak hanya program penyediaan hunian secara fisik, tetapi juga menyediakan rumah terjangkau melalui skema pembiayaan.

"Jadi program ini bukan sekadar menyediakan rumah hari ini. Bukan sekadar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang, membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini," kata Anies.

Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020. Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp500 miliar. Lokasi hunian program gelombang kedua juga akan berjalan di beberapa lokasi di Jakarta yang saat ini masih dalam tahap proses penjajakan dan kerjasama dengan pengembang.

Banyak pemohon yang lolos tahap pemeriksaan dokumen, tapi saat tahap permohonan Kredit Perumahan Rakyat tidak disetujui Bank DKI. Karena banyak pemohon yang pola pengelolaan keuangannya kurang sehat, seperti menanggung beberapa kredit pinjaman dalam jumlah cukup besar, sehingga akan sulit untuk mencicil KPR.

Bila telah menghuni rumah DP 0 Rupiah, penghuni dilarang menyewakan atau menjual kediamannya kepada orang lain. “Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan (penghuni) diminta keluar,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Sudriyanto.

Program DP 0 Rupiah merupakan bagian dari pembangunan perumahan bagi warga Jakarta, terutama kelas menengah ke bawah. Sebuah program yang berusaha mewujudkan keadilan sosial, sehingga tak hanya kaum berpunya yang memiliki rumah. Kalangan menengah ke bawah pun berhak mempunyai rumah yang layak huni.

Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta juga sudah melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.

Gubernur Anies pun memastikan bahwa rumah susun milik (rusunami) DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur tidak akan bisa disalahgunakan untuk disewakan atau dijual kembali oleh pemiliknya.

Menurut Anies, sudah ada regulasi khusus untuk mencegah hal itu terjadi. "Jadi ada mekanisme untuk menahan (penyimpangan itu)," ujar Anies.

Saat ini, Anies menilai semua pemilik DP 0 sangat bersyukur memiliki rusun itu dan tidak berniat memindah tangan unit.

"Tapi kalau melihat mereka, mereka sedang bersyukur sekali punya rumah. Jadi mudah-mudahan sih rasanya tidak dalam posisi ingin menjual lagi," lanjutnya.

Anies menambahkan, bila ada warga yang mau menjual rusun DP 0, maka dia harus menjualnya kembali kepada BLUD dan tak bisa ke pihak lain. Hal ini untuk menghindari kemungkinan disalahgunakannya atau penyimpangan rusunami.

"Lalu BLUD nanti bisa menawarkan unit itu kepada orang baru yang mau mengambil rumah ini. Jadi dengan begitu, tidak terjadi seperti yang kita saksikan di beberapa tempat. Di beberapa tempat itu program pemerintah rumah murah, setelah dimiliki lalu dijual lagi. Kita ada mekanismenya menjaga itu," ungkap Anies.

Saat ini, Anies menilai semua pemilik Rumah DP 0 Rupiah sangat bersyukur memiliki rusun itu dan tidak berniat memindah tangan unit.

"Tapi kalau melihat mereka, mereka sedang bersyukur sekali punya rumah. Jadi mudah-mudahan sih rasanya tidak dalam posisi ingin menjual lagi," lanjutnya.

Selain itu, terkait potensi adanya kredit macet pada pembayaran rumah DP 0 rupiah, penyelesaiannya mengikuti mekanisme kredit macet di perbankan. Dan uunit itu bisa dialihkan ke masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengimbau, agar warga yang mengajukan permohonan untuk mengurangi konsumsi cicilan sebelumnya.

"Program ini memang menyasar pemohon dengan kondisi keuangan dan pengelolaannya yang baik. Meski masuk dalam kategori, peserta program ini perlu memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan pengelolaan yang juga baik," ujar Dzikran.

Dzikran mencontohkan, jika pemohon ingin mencicil Rumah DP 0 Rupiah, sebaiknya tidak dalam keadaan tengah mencicil kendaraan atau barang lainnya. Tujuannya, agar tidak memberatkan dalam membayar cicilan bulanan KPR yang diajukan. Namun program ini juga tidak untuk investasi. Tujuan awalnya yaitu agar warga bisa memiliki rumah pertama mereka. Apalagi, proses seleksi dilakukan dengan ketat.

Dzikran menjelaskan, banyak pemohon memiliki pola pengelolaan keuangan yang kurang sehat. Profil pemohon seperti ini biasanya memiliki beberapa tanggungan kredit pinjaman yang jumlahnya cukup tinggi, sehingga nantinya berpotensi akan memberatkan mereka dalam membayar cicilan KPR.

Di samping itu, sejumlah pemohon didapati ternyata telah memiliki skema KPR dari bank lain, serta terdapat pula beberapa pemohon yang memiliki kredit bermasalah. Karena itu, pengajuan KPR mereka belum dapat disetujui. (mdk/paw)