Ketua DPRD DKI: Interpelasi Bukan untuk Menjatuhkan Gubernur

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, Edi Marsudi, menegaskan rencana interpelasi yang digulirkan sejumlah anggota DPRD bertujuan meminta penjelasan Gubernur terkait sejumlah temuan BPK. Dia menegaskan interpelasi bukan semata-mata untuk menjatuhkan Anies Baswedan sebagai Gubernur.

"Interpelasi itu hak bicara anggota dewan. Bukan fraksi loh, anggota dewan. Kita mempertanyakan hasil audit BPK. Temuan-temuan itu dari A-Z apa sih, kok bisa begini?" kata dia kepada wartawan, Jumat (20/8).

Menurut dia, ada sejumlah hal yang hendak ditanyakan terkait temuan dan rekomendasi BPK. Misalnya ada PNS yang masih diberikan gaji padahal sudah meninggal dunia.

"Ini untuk kepentingan pemerintah daerah bukan kepentingan pribadi anggota dewan. Mempertanyakan hak anggota dewan, bukan mau menjatuhkan Pak Gubernur. Bukan itulah tujuan kita. Mempertanyakan saja," lanjut dia.

Hal lain yang juga akan ditanyakan, lanjut dia, soal pembayaran Formula E yang rencananya bakal digelar pada Juni 2022 mendatang. "Masalah kelebihan bayar Formula E sedang berjalan makanya kita pertanyakan dalam hak interpelasi nanti. Itu akan dijawab di situ. Akan terang benderang lah," ungkap dia.

Politisi PDIP ini mengaku, belum mengetahui secara pasti jumlah anggota dewan yang ingin mengajukan interpelasi. "Sedang berjalan. Saya kan tidak tahu. Itu hak mereka," tandas dia.