Follow
Pecat RT RW yang tidak lapor qlue, DPRD sebut Ahok lebay
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang bakal memecat ketua RT/ RW yang tidak melaporkan masalah di wilayahnya lewat aplikasi Qlue, dinilai terlalu berlebihan. Menurutnya, Pergub nomor 168 Tahun 2014 itu sudah ditolak DPRD.
"Ahok itu lebai berlebih-lebihan," kata Syarif saat dihubungi, Rabu (1/6).
Saat ini, DPRD masih menunggu rekomendasi Komisi A. Ada dua rekomendasi yang diberikan Komisi A, salah satunya menunda penyusunan Raperda tentang pedoman RT/RW.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Bagaimana ketua KPPS dibacok? Dia membacok kepala korban hingga terluka parah di bagian kiri.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7) kemarin.
-
Siapa yang dipecat? Dari tujuh orang tersebut, dua orang polisi dipecat positif mengonsumsi narkoba.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
Anggota DPRD DKI Komisi A itu menambahkan, berdasarkan azas demokrasi, pemerintah daerah hanya bertugas mengurus administratif. Ketua RT/ RW, lanjutnya, dapat dipecat jika mendapat rekomendasi warga.
Sebelumnya, Ahok menuturkan jika ada RT atau RW yang tidak mau melaporkan kondisi masyarakat lewat qlue, sebaiknya tidak menerima uang intensif tersebut. Sebab kata Ahok, jika tidak mengikuti sistem, sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan penggunaan uang yang dianggarkan di APBD.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua RW 006 di Pluit diduga telah melakukan pelecehan secara verbal kepada anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, kasus ini bermula pada Juni 2022 saat RI menerima telepon dari ST pada pukul 10.00 Wib.
Baca Selengkapnya
Posko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca Selengkapnya
Ipda Rudy Soik meminta perlindungan karena menerima sejumlah ancaman dan teror.
Baca Selengkapnya
Keppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.
Baca Selengkapnya
Disdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Kasus AWK, Mulai Viral Pernyataan SARA hingga Dipecat dari DPD
Baca Selengkapnya
Ketiganya dianggap melanggar perjanjian kerja (PK) dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.
Baca Selengkapnya
Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca Selengkapnya
Per Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca Selengkapnya
Jamia berharap permasalahan ini tidak terjadi di tempat lain
Baca Selengkapnya