Selama 3 bulan Pemrov DKI tangkap 65 taksi online

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menertibkan beroperasinya mobil pribadi yang dijadikan taksi berbasis online. Keberadaan taksi online dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Umum.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah menjelaskan, berdasarkan UU tersebut, angkutan umum harus berbadan hukum, memiliki NPWP, minimal memiliki 5 kendaraan, memiliki pangkalan, bekerja sama dengan ATPM, dan harus memeriksakan KIR. Karena selama ini, jelas Andri, taksi online tidak menaati peraturan tersebut.

"Yang masalah itu ada ketidakadilan. Kok di sini memenuhi syarat, di sini tidak kok didiemin? Itu kan namanya ada angkutan sewa, ketemu aturan itu saja yang tuju itu," kata Andri di Balai Kota, Senin (14/3).

Andri menambahkan, untuk menjalankan UU tersebut, pihaknya terus melakukan penertiban taksi online. Hingga bulan Maret 2016, Dishub telah menangkap puluhan taksi online.

"Kami kan yang pertama nangkap 5, 10, 20, 30. Berapa tuh jadinye? Hah? 65 iya! Tahun ini," ujarnya.

Mengenai tuntutan para sopir yang menginginkan aplikasi taksi online ditutup, Andri mengaku, itu bukan wewenang Pemrov. Penutupan itu hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Hari ini, ratusan sopir angkutan umum, mulai dari sopir taksi hingga bajaj melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota. Dalam aksinya mereka menuntut, Pemrov DKI Jakarta untuk menutup aplikasi taksi online, Grab Car dan Uber Taxi.

"Saya minta kepada pejabat berwenang untuk gubernur, presiden, atau Kominfo untuk menutup aplikasi Uber dan Grab," kata Sodikin, perwakilan pengunjuk rasa dari Express Taxi, Senin (14/3).