Taufik dkk 'panas' KPK sebut tak ada korupsi di Sumber Waras
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini bisa sedikit lega. Sebab, penyelidikan terkait pembelian lahan untuk RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta belum bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Artinya, belum ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan yang melibatkan Ahok ini.
"Untuk menaikkan kasus ke tingkat penyidikan itu tidak semudah yang kita bayangkan, harus ada dua alat bukti dulu," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, (2/3) kemarin.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Basaria juga mengatakan, selama KPK belum memiliki dua buah alat bukti yang cukup, penyidik tidak akan memaksakan diri untuk meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan.
"Selama itu (dua alat bukti) enggak ada kita tidak akan naikkan, karena belum ada mengarah tindak pidana korupsi belum ada kita lihat di sana," pungkasnya.
"Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan," kata Basaria.
Sebelumnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan ada indikasi penyelewengan dalam proyek Rp 191 miliar ini.
DPRD DKI, yang dimotori oleh Wakil Ketua Lulung Lunggana (Haji Lulung) dan M Taufik, bahkan menuding proyek tersebut melibatkan Ahok. Mereka pun getol memasok data ke penegak hukum demi menjerat Ahok.
Mendengar pernyataan KPK bahwa belum ada indikasi korupsi terkait pembelian lahan RS Sumber Waras, Taufik menyatakan ragu dengan hasil penyelidikan lembaga antirasuah itu.
"Sabar nunggu waktu kalau kata KPK, besok kita datengin KPK lagi. Data yang kita berikan ke KPK sudah lengkap," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.
Politisi Gerindra ini tetap yakin bahwa Ahok bakal terseret dalam kasus korupsi ini. Sebab berdasarkan audit BPK DKI sudah terbukti dengan jelas pembelian lahan RS Sumber Waras terjadi penyelewengan.
"Sudah lah Ahok pasti kena, kalau dia (KPK) minta audit investigasi pada lembaga negara (BPK) sudah terlihat ada kerugian," tegas Taufik.
Sementara itu, Ahok menyebut proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus RS Sumber Waras sudah sangat profesional. Dia pun mengungkapkan dalam kasus itu memang tidak ada indikasi tindak pidana korupsi.
"Berarti KPK profesional. Saya terima kasih. Memang dari awal tidak ada indikasi korupsi. Sebetulnya kalau diproses saya ikut hukum saja," kata Ahok dalam upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-97 Pemadam Kebakaran, Jakarta Utara, Selasa (1/3).
Ahok pun mengaku merasa santai menanggapi proses hukum yang dilakukan KPK. Pasalnya, menurut Ahok, dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tidak menyalahi aturan.
"Orang saya tidak pernah niat maling. Niat saja kagak. Saya mah santai saja saya percaya KPK kerja profesional. Kenapa takut?" tandas mantan politisi Gerindra ini. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Johanis Tanak membantah kabar Ketua KPK Firli Bahuri tak terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi eks mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu dilaksanakan pada 20 November sampai dengan 24 November 2023.
Baca SelengkapnyaProses penetapan Syahrul Yasin Limpo dalam perkara rasuah di Kementan ditegaskan KPK berdasarkan alat-alat bukti cukup.
Baca SelengkapnyaPatra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca Selengkapnya"Menyatakan Terperiksa Sudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku,"
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya