Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

904 Nama Pemilih di Kota Jogja Alamatnya Tertulis "000", Ini Penjelasan KPU

904 Nama Pemilih di Kota Jogja Alamatnya Tertulis Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebelum pemilu dimulai, data-data pemilih tetap diperbaharui terlebih dahulu. Namun dalam perjalanannya banyak data pemilih yang datanya tidak utuh atau tidak jelas.

Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan sebanyak 904 nama penduduk tanpa alamat dalam Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Kota Yogyakarta. Dalam kolom alamat, sebanyak 904 nama penduduk itu masih tertulis “000”.

“Di Kota Yogyakarta ada atensi khusus, menyegerakan dilakukan perbaikan. Dari daftar pemilih, ada alamatnya yang tidak ada. Nolnya tercantum tiga kali. Masih ada 904 pemilih yang alamatnya ‘000’,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dikutip dari ANTARA pada Rabu (3/5).

Orang lain juga bertanya?

Berikut selengkapnya:

Sedang Diperdalam

021 hikmah wilda amalia

©2015 Merdeka.com

Eko mengatakan, pihaknya sedang meminta kejelasan pada KPU terkait data alamat yang tertulis “000” itu. Menurutnya, kejelasan ini penting agar tidak ada indikasi negatif dalam pemenuhan hak konstitusi warga negara pada Pemilu 2024.

Ia menambahkan, KPU DIY perlu bekerja sama dengan Pemda DIY guna memberikan kepastian hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu 2024. Saat ini Komisi A DPRD DIY sedang mendalami data pemilih di empat kabupaten lainnya di DIY karena persoalan tersebut memungkinkan terjadi di daerah lain, tak hanya di Yogyakarta.

Per 14 April 2023, jumlah pemilih di DIY tercatat berjumlah 2.881.969 yang tersebar pada 11.917 TPS. Sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi sementara pada 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, ada 1.298 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 323.120 orang.

Gara-Gara Sistem

ilustrasi pemilu

©2014 Merdeka.com

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DIY Wawan Budiyanto menjamin bahwa data ratusan pemilih dengan alamat “000” itu bukanlah data fiktif.

Menurutnya, seluruh nama dalam data pemilih itu telah melalui pencocokan dan penelitian yang dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Terkait dengan kode “000” yang tercantum pada data, ia menjelaskan bahwa sistem yang digunakan tidak dapat membaca alamat secara utuh. Menurutnya, data alamat yang terbaca “000” biasanya terjadi pada data pemilih yang tercatat di TPS khusus.

Selain itu untuk melindungi data pribadi pemilih, KPU memang tidak menampilkan alamat pemilih secara utuh dan mendetail.

“Ada surat dari KPU untuk tidak menampilkan alamat secara utuh,” kata Wawan. (mdk/shr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Baca Selengkapnya
Penjelasan KPU Soal NIK Janggal di DPT Kutai Kartanegara
Penjelasan KPU Soal NIK Janggal di DPT Kutai Kartanegara

KPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.

Baca Selengkapnya
Mudah, Begini Cara Warga DKI Jakarta Cek KTP yang Dinonaktifkan
Mudah, Begini Cara Warga DKI Jakarta Cek KTP yang Dinonaktifkan

Meski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Dukcapil Jakarta Pastikan Warga yang NIK Dinonaktifkan Tak Pengaruhi DPT Pilkada
Dukcapil Jakarta Pastikan Warga yang NIK Dinonaktifkan Tak Pengaruhi DPT Pilkada

penonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT

Baca Selengkapnya
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.

Baca Selengkapnya
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Baca Selengkapnya
Ada DPT Tambahan dan Khusus, KPU DKI Wanti-Wanti Warga Non KTP Jakarta Maksa Ikut Nyoblos
Ada DPT Tambahan dan Khusus, KPU DKI Wanti-Wanti Warga Non KTP Jakarta Maksa Ikut Nyoblos

Pencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya
Fakta Sebenarnya di Balik Video Viral Warga Geruduk KPU Kota Denpasar karena Tidak Bisa Memilih
Fakta Sebenarnya di Balik Video Viral Warga Geruduk KPU Kota Denpasar karena Tidak Bisa Memilih

KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Sederet Modus Curang Orangtua 'Akali' Zonasi PPDB, Demi Anak Masuk Sekolah Idaman
Sederet Modus Curang Orangtua 'Akali' Zonasi PPDB, Demi Anak Masuk Sekolah Idaman

Wali Kota Bogor, Bima Arya dibuat geram atas temuan dugaan kecurangan dalam proses PPDB pada sekolah negeri di Kota Bogor.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta

Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat

Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya