Peristiwa 7 Agustus: Pembentukan PPKI, Begini Sejarah Lengkapnya

Merdeka.com - Tepat hari ini, 7 Agustus pada tahun 1945 silam, terjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

PPKI sendiri berhasil dibentuk atas izin marsekal Jepang Hisaichi Terauchi. Selain bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, PPKI dibentuk juga mempunyai beberapa tugas dan misi yang harus dilakukan untuk melangsungkan rencana kemerdekaan. Dengan kata lain, tanpa badan PPKI tentu rencana kemerdekaan Indonesia akan didapat dalam waktu yang lebih lama.

Peristiwa pembentukan PPKI menjadi salah satu peristiwa penting yang harus terus diingat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, peristiwa ini dijadikan materi pembelajaran sejarah yang diberikan pada para pelajar di setiap jenjang pendidikan.

Berikut sejarah singkat dibentuknya PPKI yang merdeka.com lansir dari Pelajaran.co.id:

Sejarah Singkat Dibentuknya PPKI

Youtube/Manah Salim ©2020 Merdeka.com

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada 7 Agustus 1945, tepatnya setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta, dan Radjiman Widyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam, oleh pemerintah Jepang untuk membicarakan rencana kemerdekaan lebih lanjut.

Kemudian pada 12 Agustus, Jenderal Terauci menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 yang meliputi bekas Hindia Belanda. Namun, pada tanggal 15 Agustus ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintah Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo.

Pada tanggal 16 Agustus, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang melibatkan penahanan Ir. Soekarnp dan Drs. Moch. Hatta ditahan di Rengasdengklok. Di mana golongan muda mendesak golongan tua untuk segera mempercepat rencana proklamasi kemerdekaan.

Akhirnya, tanggal 17 Agustus dilakukan upacara proklamasi dengan teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Pidato proklamasi ini disiarkan secara serentak melalui radio dan didengarkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Anggota PPKI

©2012 Merdeka.com/dok

Ada beberapa tokoh nasional yang masuk dalam keanggotaan PPKI. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang, yaitu 12 orang merupakan perwakilan dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 2 orang dari Maluku, dan 2 orang perwakilan dari golongan Tionghoa. Adapun susunan keanggotaan PPKI adalah sebagai berikut:

Ketua PPKI: Ir. Soekarno

Wakil Ketua PPKI: Drs. Moh. Hatta

Anggota PPKI:

• Prof. Mr. Dr. Soepomo

• KRT Radjiman Wedyodiningrat

• R. P. Soeroso

• Soetardjo Kartohadikoesoemo

• Kiai Abdoel Wachid Hasjim

• Ki Bagus Hadikusumo

• Otto Iskandardinata

• Abdoel Kadir

• Pangeran Soerjohamidjojo

• Pangeran Poerbojo

• Dr. Mohammad Amir

• Mr. Abdul Maghfar

• Teuku Mohammad Hasan

• Dr. GSSJ Ratulangi

• Andi Pangerang

• A.A. Hamidhan

• I Goesti Ketoet Poedja

• Mr. Johannes Latuharhary

• Drs. Yap Tjwan Bing

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI bertambah 6 yaitu:

• Achmad Soebardjo (Penasihat)

• Sajoeti Melik (anggota)

• Ki Hadjar Dewantara (anggota)

• R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)

• Kasman Singodimedjo (anggota)

• Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Peran dan Tugas PPKI

Peran dan tugas PPKI yang paling utama yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia. Mulai dari penetapan waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota, hingga menyusun struktur negara. Selain itu, ada beberapa tugas PPKI lainnya, di antaranya sebagai berikut:

• Membuat, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintahan.

• Memilih dan mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moch. Hatta sebagai Wkil Presiden.

• Membentuk komite nasional untuk membantu Presiden, sebelum DPR dan MPRS terbentuk. (mdk/jen)