Tuai Pro Kontra, Ini Kata Pakar UGM Terkait Nama "Nusantara" sebagai IKN Baru

Merdeka.com - Pembahasan tentang nama ibu kota baru Indonesia tengah berlangsung hangat akhir-akhir ini. Itu terjadi setelah pemerintah secara resmi menamai calon ibu kota negara (IKN) itu dengan nama Nusantara. Pemilihan nama itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Hal ini pula yang dikemukakan Sejarawan UGM, Dr. Arif Akhyat, M.A. Menurutnya, kata Nusantara sudah dikenal sejak lama, tepatnya di era Kerajaan Majapahit dan Singosari.

“Nusantara dibedakan dengan Dvipantara yang mengacu pada Jawa. Konsep Nusantara pada konteks Majapahit merupakan konsep geopolitik untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang meliputi Bali, Malayu, Madura, Tanjungpura, Singapura, Malaysia, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, Lombok, Timor. Bahkan sampai Champa, Cambodia, Annam, dan Siam. Jadi secara geografis Nusantara itu lebih luas dari apa yang sekarang disebut Indonesia,” kata Arif dikutip dari Ugm.ac.id pada Kamis (20/1). Berikut selengkapnya:

Bukan Sekadar Retorika Politik

©Ugm.ac.id

Menurut pandangan Dr. Arif, kata Nusantara untuk penamaan suatu wilayah tidak mengandung perspektif negatif atau positif. Tapi yang terpenting adalah penafsiran atas nama itu digunakan sebagai kebijakan politik untuk pemerataan, keseimbangan, dan keadilan pembangunan.

“Inti dari pemindahan IKN itu bukan soal nama. Namun seberapa jauh persiapan yang dilakukan dengan berbagai analisis secara konprehensif dan multidisipliner. Jangan sampai pemindahan IKN hanya sebagai retorika politik dan praktik politik mercusuar,” ujar Dr. Arif.

Motif yang Berbeda

©2021 Merdeka.com

Arif mengatakan, dulu Presiden Ir. Soekarno pernah bercita-cita memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, motif Soekarno memindahkan IKN pada saat itu berbeda dengan sekarang. Dia menduga pemindahan itu ada kaitannya dengan intrik militer 1957 dengan gerakan separatisme di berbagai daerah yang membuat Jakarta tidak aman.

“Jadi persoalan pemindahan IKN ini bukan sekadar relevan atau tidak, tapi juga dilihat dari urgensi dan kesiapan berbagai bidang dalam mengatur keseimbangan dan keadilan pembangunan,” terangnya.

Tidak Setuju Soal Nama "Nusantara"

©2022 Merdeka.com/Grafis: Amar Choiruddin

Terkait dengan pemberian nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru, Arif mengaku tidak setuju. Menurutnya, nama ibu kota negara baru sebaiknya tetap merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya. Sebab bila diberi nama baru akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati tempat itu sebelumnya.“Dalam kajian sejarah, nama-nama kota, apalagi Ibu Kota, selalu dikaitkan dengan kemegahan kota di masa lalu,” pungkas Dr. Arif. (mdk/shr)