Guru Honorer di Tulungagung Curhat Gaji Sangat Kecil, Sudah Puluhan Tahun Mengabdi

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Puluhan guru tidak tetap (GTT) yang berstatus passing grade maupun nonpassing grade menyambangi gedung DPRD Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa (1/11/2022). Mewakili ribuan GTT di Kabupaten Tulungagung, mereka meminta supaya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau aparatur sipil negara (ASN).

"Regulasi 2023 nanti, kami berharap semua GTT, baik yang berstatus PG maupun non-PG bisa diangkat sebagai P3K atau sebagai ASN," ungkap Budi Hartono, salah satu perwakilan GTT saat mendatangi Komisi A DPRD Tulungagung, Selasa.

Saat ini, ada sekitar 1.700 GTT di Kabupaten Tulungagung yang tersebar di sejumlah kecamatan mulai jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Para guru ini telah mengabdikan diri untuk dunia pendidikan selama bertahun-tahun bahkan banyak yang usianya telah mendekati paruh baya.

Orang lain juga bertanya?

Gaji Sangat Kecil

guru honorer berumur

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini insentif yang terima GTT sangat kecil, bahkan jauh dibandingkan UMK Tulungagung.

"Selama ini para GTT hanya menerima insentif antara Rp150 ribu hingga Rp350 ribu per bulan. Nominal ini sangat kecil, jauh dari kata layak. Bahkan dibanding UMK Tulungagung (tahun 2022) Rp2.029.358 sangat jauh," kata Budi.

Para GTT di Kabupaten Tulungagung ini berharap jerih payah mereka bekerja sebagai pendidik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dapat terimplementasi jika para GTT diangkat sebagai ASN atau P3K.

"Dulu kami dijanjikan mendapat bantuan uang transportasi dari pemerintah (daerah) sebesar Rp400 ribu per bulan. Tapi nyatanya sampai detik ini kami belum pernah sekali pun terima," imbuhnya, dikutip dari Antara.

Beda Data

demo guru honorer di depan istana negara

Merdeka.com

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung Syaifudin Zuhri mengaku sudah mendengar keluhan para GTT. Namun, saat ini pihaknya hanya bisa membantu sesuai regulasi dan anggaran yang ada.

"Kami perjuangkan dari regulasi yang menjadikan haknya dulu, maka harus dikomunikasikan dengan DPRD," terangnya.

Sementara itu, data yang dimiliki Dispendikpora Tulungagung berbeda dengan data yang disampaikan Budi Hartono selaku perwakilan GTT di wilayah setempat. Sekretaris Dispendikpora Tulungagung mengatakan hanya ada 137 guru non-PG yang belum terakomodir. (mdk/rka)