Sejarah 27 Maret: Dilantiknya Soeharto Sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia

Merdeka.com - Dalam perjalanan sejarahnya, Republik Indonesia pernah dipimpin oleh beberapa sosok presiden. Salah satu di antaranya adalah Soeharto, yang dikenal sebagai Smiling General dan bergelar Bapak Pembangunan karena keberhasilannya menstabilkan perekonomian Indonesia pasca 1965.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia setelah Soekarno.

Soeharto mulai resmi menjabat sebagai presiden sejak 27 Maret 1968, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera tahun 1966 dan diangkat menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 oleh MPRS.

Hari ini dalam sejarah Republik Indonesia menandai kemunculan pemerintahan sah Presiden Soeharto. Berjalan seiringan dengan pro dan kontra, Soeharto menjabat sebagai presiden RI selama 32 tahun lamanya. Berikut selengkapnya.

Mengenal Sosok Soeharto

Dilansir dari naskah Arsip Nasional RI, Soeharto dilahirkan di Desa Kemusuk, pada tanggal 8 Juni 1921. Ia berasal dari keluarga petani, dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Pada masa Kolonial Hindia Belanda, Ia mendapatkan pendidikan kemiliteran KNIL di Gombong dengan pangkat terakhir sebagai sersan.

Setelah Belanda menyerah kepada jepang, Ia kemudian bergabung dengan Keibuoho (polisi) lalu pindah ke Pembela Tanah Air (PETA) dengan pangkat terakhir Chudancho. Ketika Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta, Soeharto memilih untuk masuk ke dalam kesatuan BKR pada tanggal 5 Oktober 1945.

Soeharto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, putri KRMT Soemoharyomo. Soemoharyomo adalah seorang Wedana di Solo. Perkawinan Letnan Kolonel (Letkol) Soeharto dengan Siti Hartinah (yang nantinya dikenal sebagai Tien Soeharto) dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo.

Kala itu, Soeharto berusia 26 tahun dan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikaruniai enam putra-putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).

Soeharto terlibat dalam beberapa peristiwa penting dalam korps angkatan bersenjata. Beberapa di antaranya adalah Penangkapan Jenderal Sudarsono yang terlibat dalam penculikan Perdana Menteri Syahrir, penjemputan Jenderal Sudirman dari lokasi Gerilya, dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.

Pembubaran PKI Oleh Soeharto

Pecahnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 yang menyebabkan terbunuhnya 6 Orang Jenderal dan 1 Perwira menengah Angkatan darat, disamping menyebabkan kekacauan keamanan, juga kekosongan komando di kalangan angkatan darat.

Dalam situasi yang tidak menentu tersebut, Soeharto yang pada saat itu berpangkat Mayor Jenderal sebagai Panglima Kostrad kemudian mengambil alih Pimpinan AD untuk sementara yang kemudian dikuatkan oleh Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966.

Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban bangsa dan berkoordinasi dengan panglima angkatan lain.

Surat Perintah ini kemudian dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR dan tindakan pertama Letjen Soeharto adalah membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap sebagai dalang pada peristiwa G30S, pada tanggal 12 Maret 1966. Tindakan lainnya adalah menangkap dan membersihkan masyarakat (termasuk anggota Menteri Kabinet Dwikora) dari unsur unsur PKI dan organisasi underbouwnya.

Dilantiknya Soeharto Sebagai Presiden Kedua RI

Pada tanggal 17 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum ke IV di Jakarta. Sidang Umum yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, mengesahkan Supersemar kepada pemegang mandat, yaitu Soeharto dengan masa berlaku hingga terbentuknya MPR hasil Pemilu.

Selain itu, Sidang Umum ini juga meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno mengenai terjadinya peristiwa G30S, dan juga mengenai penugasan pembentukan Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA ) kepada pengemban SUPERSEMAR sebagai pengganti Kabinet Dwikora denga kewajiban pengutamaan program perbaikan kehidupan Rakyat.

Sidang Umum ke IV ini dilanjutkan dengan Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967. Sidang ini menghasilkan 7 Ketetapan MPRS, antara lain Ketetapan no. XXXIV yang mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga pemilihan Presiden melalui MPR hasil Pemilu, serta Pencabutan Manifesto Politik (Manipol) Sebagai Garis Besar Haluan Negara.

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan.