Tanah Kas Desa Tak Boleh Dikelola Sembarangan, Kejari Jember Ingatkan Kepala Desa

Merdeka.com - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Soemarno mengingatkan seluruh kepala desa bahwa pengelolaan tanah kas desa harus masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Sebagai sumber keuangan desa yang juga merupakan keuangan negara maka hasil pemanfaatan tanah kas desa harus masuk rekening desa," jelasnya saat monitoring dan evaluasi Program Jaga Desa di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/11/2021).

Sumber PAD

Menurut Soemarno, tanah kas desa adalah salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD). Maka, pemanfaatannya harus sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

"Apabila masih ada hasil pemanfaatan tanah kas desa tidak masuk rekening desa maka itu kesalahan administrasi. Apabila dalam penggunaan keuangan desa ada penyelewengan dan berakibat kerugian negara maka masuk pada ranah tindak pidana korupsi," terangnya, dikutip dari Antara.

Kejari Jember mendorong seluruh kepala desa menindaklanjuti rekomendasi untuk memasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke rekening kas desa, baik untuk tahun 2020 maupun 2021.

Temuan Monitoring dan Evaluasi

Sebelumnya, Kejari Jember telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa selama tahun 2020.

Salah satu temuannya yakni hasil pengelolaan tanah kas desa tidak dicatatkan dalam rekening kas desa. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kejari Jember memberikan rekomendasi agar pemerintah desa memasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke rekening kas desa.

"Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan tanah kas desa tidak lagi menjadi tunjangan kepala desa maupun perangkatnya," ungkap Soemarno, dikutip dari Antara.

Harus Dicatat

©2018 Merdeka.com

Tanah kas desa harus dicatat sebagai salah satu aset desa yang turut menyumbang pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait pemanfaatan tanah kas desa sebagai sumber PAD, imbuh Soemarno, tanah kas desa tidak harus disewakan seperti yang selama ini terjadi hampir di seluruh desa di Jember.

"Kepala desa bisa berinovasi dalam memaksimalkan potensi tanah kas desa yang dimilikinya. Jika ragu dengan inovasi yang digagas, jajaran Kejari Jember siap untuk memberikan konsultasi kepada aparat pemerintahan desa," pungkasnya. (mdk/rka)