Transformasi Polri dari Masa ke Masa, Bermula dari Pasukan Pelindung Raja dan Kerajaan Zaman Majapahit
Cikal bakal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit. Begini kerjaan mereka dulu.
Keberadaan Polri yang kita kenal hari ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pasukan ini diberi nama Bhayangkara.
Kata Bhayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan Negara dan bangsa.
-
Kapan Polri terima apresiasi? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
-
Kapan Kerajaan Majapahit berdiri? Situs ini diperkirakan peninggalan kerajaan Majapahit yang eksis pada abad XIII – XV (Poeponegoro, 1992).
-
Kenapa Polri dipisahkan dari ABRI? Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 adalah sosok yang memisahkan Polri dan ABRI.
-
Siapa yang beri apresiasi ke Polri? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik. 'Kami dari DPP PMPI sangat mengapresiasi hasil rilis dari survei dari rilis Litbang Kompas terkait dengan citra positif lembaga negara,' ujar Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) Khusniyati, Sabtu (22/6).
-
Apa terobosan luar biasa dari Polri? Terobosan yang luar biasa,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Bhayangkara merupakan pasukan elite Kerajaan Majapahit yang berada di garda terdepan saat terjadi peperangan. Sejak pertama kali terbentuk, pasukan ini hanya terdiri 15 orang dan dikepalai oleh Patih Gajah Mada.
Prestasi
Mengutip buku berjudul Kumpulan Cerita Majapahit karya penulis Ayuhanafiq, dkk (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, 2020), proses menjadi anggota pasukan Bhayangkara tidak mudah.
Calon anggota Bhayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Alasan inilah yang membuat pasukan Bhayangkara sangat sedikit jumlahnya. Bahkan ada cerita bahwa kekuatan satu orang personel Bhayangkara sama dengan kekuatan empat puluh orang prajurit biasa.
Adapun prestasi pasukan Bhayangkara yakni berhasil mengungkap kasus-kasus makar. Kisah yang paling dikenal adalah saat menyelamatkan Jayanegara dari pemberontakan Ra Kuti. Pemimpin pasukan Bhayangkara, Patih Gajah Mada juga berhasil mempersatukan Nusantara.
Masa Kolonialisme
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali pembentukan pasukan jaga yang terdiri dari orang-orang pribumi. Tujuannya untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang. Pihak kolonial membagi wiliyah kepolisian Indonesia. Kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin.
Mengutip laman polri.go.id, setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, namun selalu didampingi pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi.
Zaman Kemerdekaan
Dua hari usai proklamasi kemerdekaan RI, pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).
Pada 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
