Walkot Madiun Ancam Pecat ASN dan P3K yang Gadaikan SK untuk Jaminan Utang Bank

Merdeka.com - Wali Kota Madiun, Maidi, mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di wilayahnya tidak mengambil utang bank untuk urusan yang tidak perlukan. Dia melarang keras para ASN dan P3K menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai untuk jaminan utang di bank.

“SK (surat keputusan pengangkatan pegawai) keluar maka P3K tidak boleh punya utang. Kalau nekat utang saya pecat,” tegas Maidi saat menjadi narasumber dalam pelatihan Implementasi Pembelajaran Digital dengan Chromebook untuk kepala sekolah, guru SD dan SMP di Gedung Diklat Pemkot Madiun, Senin (10/4/2023).  Wali Kota Madiun ini juga menegaskan akan menolak setiap permohonan pengajuan utang dengan menggadaikan SK pengangkatan ASN dan P3K. 

Boleh Utang untuk Beli Rumah dan Kuliah

©2016 Merdeka.com

Meski demikian, mantan Sekda Kota Madiun itu tidak melarang sepenuhnya bagi ASN dan P3K untuk berutang. Para pegawai yang digaji negara itu hanya diperbolehkan utang untuk membeli rumah dan biaya kuliah.

“ASN dan P3K harus menikmati gajinya. Ketika mereka ambil kredit tidak saya izinkan kecuali untuk membeli rumah dan biaya kuliah S2 dan S3,” jelas Maidi, dikutip dari akun Instagram @madiun_info, Rabu (12/4). 

Maidi menyarankan para ASN dan P3K mengikuti kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Mengingat banyak beasiswa kuliah di luar negeri yang menjadi pilihan bagi ASN dan P3K.

Pemkot Madiun mendorong para ASN dan P3K di wilayah setempat kembali belajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia andal di Kota Madiun. Apalagi dalam empat hingga lima tahun ke depan banyak ASN di Kota Madiun yang pensiun dan memerlukan pengganti berkualitas. 

Konsep Cukup ala Men-PANRB

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kredit atau utang. Padahal, menurutnya, pendapatan yang diterima para ASN seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. 

"Sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup, kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita, lewat istri kita, gagal lewat istri kita, lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif,” tuturnya saat Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Sementara itu, Sahil Ahmad, seorang PNS di bidang penegakan hukum mengungkapkan menjaminkan SK saat mengajukan kredit dianggap sebagai kebutuhan yang hampir sulit dihindari oleh individu PNS. Di tengah himpitan kebutuhan dan ketatnya aturan terhadap gratifikasi, PNS memilih menyekolahkan SK untuk mendapatkan dana segar. (mdk/rka)