Bungkamnya putra pentolan NII

Merdeka.com - Setelah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, kasus dugaan korupsi impor daging sapi ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyeret Ridwan Hakim, putra keempat Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ridwan menjalani pemeriksaan Senin pekan lalu diyakini berperan sebagai penghubung Luthfi dengan pihak swasta.

Meski perkara itu menjerat anaknya, Hilmi tetap bungkam. Paling cerewet membela dia adalah para pentolan partai. "Kita tidak perlu ribut-ribut, tinggal bapaknya, ustad Hilmi Aminuddin, memanggil anaknya kembali untuk menghormati hukum. Menghormati hukum adalah bagian syariah Islam yang menjadi asas parpol itu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Jakarta, Rabu dua pekan lalu. Dia mengomentari Ridwan yang kabur ke Turki sehari sebelum dicekal.

Ridwan akhirnya pulang dan memenuhi panggilan KPK. Hilmi juga tidak bersuara. Menurut Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan, sebelum berganti nama menjadi PKS, Hilmi selalu berpura-pura. Dia mengaku sudah lama mengenal Hilmi sejak masih kuliah di Universitas Islam di Madinah, Arab Saudi, akhir 1979.

Tidak banyak yang tahu soal Hilmi. Dia memang jarang berbicara kepada media. Padahal, kata Yusuf, Hilmi bersama Luthfi dan Presiden PKS Anis Matta merupakan perusak partai. Dia mengungkapkan bulan lalu kedatangan tokoh-tokoh mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Dari penjelasan mereka, dia mengenal ayah dari Hilmi merupakan petinggi Darul Islam atau NII, yakni Danu Muhammad Hasan.

Pada 1971, Presiden Soeharto diduga menugaskan Ali Moertopo untuk mengendalikan manuver NII. Kemudian Moertopo memerintahkan Pitut Soeharto melaksanakan tugas ini. Akhirnya terjadi pertemuan sejumlah anggota NII di rumah Danu, Jalan Situ Aksan, Bandung, Jawa Barat. Akibat pertemuan itu, NII pecah dua menjadi NII Fillah dan dan NII Fisabilillah. NII Fillah setuju menghentikan kegiatan separatis mereka dan mendapat ampunan dari Soeharto, sedangkan kelompok kedua menolak tawaran bergabung. "Danu Muhammad Hasan termasuk menerima amnesti," kata Yusuf saat merdeka.com menemui dia di rumahnya, Jalan Lapan V Nomor 28 RT 012 RW 01 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin malam pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Ismail Pranoto terlambat hadir. Daud Beureuh dari Aceh lantas menunjuk Danu menjadi Panglima NII Jawa dan Madura. menurut informasi dari wartawan senior mewawancarai Pitut di rumahnya, Surabaya, Jawa Timur, Danu bekerja membantu Ali Moertopo di Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) pada 1971-1974. Atas bantuan Ali Moertopo pula, Hilmi bisa melanjutkan kuliah ke Madinah, Saudi, hingga tamat dari Fakultas Syariah akhir 1970-an.

Diuber dua pekan terakhir, Hilmi hanya menjawab singkat telepon merdeka.com. “Maaf saya sedang rapat, nanti saja dihubungi.” Hingga artikel ini dilansir, panggilan telepon atau pesan singkat tidak ditanggapi. Diburu di rumahnya, Lembang, Jawa Barat, dia juga tidak dapat ditemui.

Padahal, menurut Ketua RW 10 Ganjar, Hilmi ikut mencoblos saat pemilihan gubernur Jawa Barat di lingkungan tempat tinggalnya, akhir bulan lalu. Pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, calon dari PKS, akhirnya menang.