Presiden silakan ra popo, presidensialisme jangan ra popo

Merdeka.com - Sama presidensialisme Nuswantoro MK gak rapopo: "Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial" (PUTUSAN Nomor 14/PUU-XI/2013).

Rajutan MK: "posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer (…) Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak".

Maka, MK rapopo sama keserentakan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019: "penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang".

Rabenerlah pemahaman presidensialisme rajutan MK itu. Ralatan Eyang Mainwaring dan Eyang Shugart: "Presidential systems vary so greatly in the powers accorded to the president, the types of party and electoral systems with which they are associated, and the socioeconomic and historical context in which they are created that these differences are likely to be as important as the oft-assumed dichotomy between presidential and parliamentary systems."

Misal rapodonya presidensialisme AS dengan Amerika Latin (AL) rangkuman Eyang Cox dan Eyang Morgenstern: "(1) ministers cannot sit in the Assembly in the U.S. and typically are not appointed with an eye to building Assembly support, whereas they can often sit in the Assembly (practically speaking) in Latin America and are often appointed with an eye to solidifying assembly support; (2) ministers and the president wield important power in setting the assembly's internal legislative agenda in Latin America but not in the U.S.; and (3) the integration of the executive and legislative branches of the parties is often greater in Latin America than in the United States".

Presidensialismo de coalizao ramuan AL, berlogikakan sistem parlementer itu nitisin Nuswantoro.

Rapodonya pileg 2014 ketimbang sebelumnya itu mungkin karena Pileg 2014 dijadikan rangsuman Pilpres macam dininya blusukan birahi Capres Rapopo buat gak rapopo atas kekuatan di DPR: "Kalau kita menang mutlak maka presiden akan gampang ngatur program pembangunan. Tapi kalau menang tipis susah. Karena nanti pasti ada tawar menawar, ada transaksi, PDIP tidak mau seperti itu".

Capres Rapopo berpresidensialisme raenak di nggubernurannya. Programnya dirantas sama DPRD yang racocok itu. Maka, rangsangan Capres Rapopo: "Coblos no 4". Agar PDIP raasal menang, tapi ndominan. Misal Pileg 1999: 33 persen kursi DPR.

Cuma dalam Pileg, pemilih ranyoblos Capres Rapopo atau PDIP, tapi Caleg. Akibat rasopannya kompetisi internal rawonan proporsional open list suara terbanyak, sistem kepartaian rakuat serta Pileg dan Pilpres rabareng itu, para caleg bisa raboloan dan racocokan saling merongrong rapuhin partai.

Bisa jadi Capres Rapopo rapopo di perkotaan. Cuma, penciptaan dapil Pileg racocok guna muasin birahinya. Umumnya kota dirames sama kabupaten/pedalaman. Seperti di AL bersistem Pileg Nuswantoro, kaum marhaen di pinggiran/pedalaman rapopo rabun difulusin caleg. Berkahnya: rapeduli sama partai atau Capres Rapopo. Rapopo, jika segenap Caleg bertopeng Capres Rapopo.

Lalu, harga kursi dapil di sarangnya PDIP itu ramurah, buah rabenernya alokasi kursi, dirapopoin pula oleh MK, buah kutukan UU Pileg No. 8/2012, maujud 11/5/2012, berwuku Bala, demen rapopo berperkara dan bikin ratentrem.

Gak rapopo open list suara terbanyak Brazil sesuai raporan 1954 politisi top Osvaldo Trigueiro: "Each candidate must look out for himself above all. The parties, more than confronting each other, suffer the internal struggles of their candidates, who wage war against one another." Raporan intelektual ramain-main Afonso Arinos de Melo Franco 1955: "We see an internal dispute in which the candidates of the same list attack each other ferociously, much more than they do with their adversaries." Raporan Senator Milton Campos 1983: "… the rivalry among candidates of the same party is becoming unbearable. Elections are spectacles of disharmony among colleagues, undermining party cohesion."

Terus, gak rapopo adalah setel kongsian dan ber-DPR-an itu sendiri: pembentukan dan disiplin fraksi, voting/konsensus, komisi kerja dsb.

Racocoknya, Rabu itu hari pileg, hari maujudnya PDIP trah PDI dan Capres Rapopo. Rabu rames Rabu: rarahayu. Bisa rancu, jika kaum marhaen garis fengshui radikal gak rapopo sama nomor 4 yang dead star penggeliat stres.

Jadi, ramungkin blusukan Capres Rapopo bisa bikin kejutan ranyono PDIP-nya ndominan, rarono-rene mulungin kongsian. Raolo peluangnya tahun 2019 sebab pelet pengasihan coattail. Apalagi jika closed list.

Ramudahlah Capres Rapopo berapopo agar "Indonesia Hebat". Maka, Capres Rapopo perlu ngalab aji Condro Mowo, berkhasiat bagi yang sudah rapopo blusukan berat.