Yang terpelajar, yang terpapar

Merdeka.com - Sekitar 400 orang terlihat berseragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) lengkap dengan tanda pengenal berkumpul di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/1). Mereka datang lantaran mendapat undangan lewat pesan pendek berantai terkait bakal adanya pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi calon PNS selama sepuluh hari.

Mereka berbekal Surat Keputusan (SK) pengangkatan 80 persen dan 100 persen dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada juga SK Nomor Induk Identitas Pegawai Sipil (NIP) dari Kementerian Dalam Negeri.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Alih-alih mendapatkan apa yang diinginkan, ratusan ribu orang itu mendapat kepastian dari BKD Jabar bahwa tak ada agenda diklat CPNS dan segala surat keputusan yang dibawa itu palsu. Jadilah mereka berstatus korban penipuan bermodus penerimaan CPNS.

"Ada pesan mendadak, kamis jam 1 siang sudah harus ada di Gedung Sate. Saya dari kampus langsung saja kesana pakai seragam. Tetapi, sampai di sana, sudah masuk ke gedung A, kayak anak hilang," kata Selly Amelia Suryana Putri, saat berbincang dengan merdeka.com, di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (27/1). Wanita berusia 21 tahun itu merupakan salah satu korban. "Di sana kebetulan ada aksi mahasiswa, banyak polisi yang curiga. Ada Polwan mengecek jadwal, nggak ada pembekalan CPNS," katanya. "Kami disuruh kumpul, kata orang BKD, SK itu memang palsu."Di tempat yang sama, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku penipuan bernama Lalan Suherlan (LS). Uniknya, pria 46 tahun itu tertangkap lantaran berniat membubarkan kerumunan korban penipuan.

Lalan menyalahkan mereka yang datang ke Gedung Sate hanya karena mendapat pesan pendek. "Semuanya itu harus ada surat. Lagipula ini ada salah paham, yang dipanggil itu hanya koordinator. Sudah sekarang kalian pulang saja, anggap survei tempat," kata mahasiswi tingkat akhir itu menirukan ucapan Lalan.

Menurutnya, Lalan merupakan satu dari sekitar 30 pelaku penipuan bertugas sebagai koordinator. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, diketahui berhasil menjerat 50 korban, Salah satunya Selly. "Pak Lalan hampir mau kabur, tapi berhasil ditangkap."

Sayang, hanya segelintir korban bersedia menjadi saksi. "Hanya Selly dan mamah dan beberapa orang yang dipaksa mau jadi saksi di Polrestabes Bandung," katanya. "Tapi, karena kasus penipuannya terjadi di Cimahi dipindah ke Polres Cimahi."

Iptu Idas Wardias, Kanit Reskrim Polres Cimahi, mengatakan saksi dan alat bukti sudah cukup membuat LS jadi tersangka dan ditahan. Pihaknya tengah mengejar tiga pelaku penipuan lainnya. Itu termasuk dalangnya, berinisial DI, dikenal sebagai salah satu pendiri organisasi masyakarat bermarkas di Cimahi.

"Surat perintah penangkapannya sudah diterbitkan hanya proses waktu saja. diduga melarikan diri karena kami sudah datang ke beberapa tempat, termasuk kantornya, sudah nggak ada," katanya saat ditemui di Polres Cimahi."Mudah-mudahan masih di seputaran Jawa Barat. Rumahnya di Padalarang kantornya masih di Cimahi."

Berdasarkan data yang diterima, sedikitnya 437 orang menjadi korban penipuan rekrutmen CPNS. Tak sedikit berasal dari kalangan terpelajar. Adapun LS berhasil merekrut 50 korban, tersebar di berbagai tempat. Diantaranya, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cianjur, Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya. "Rata-rata berpendidikan tinggi, kesulitannya, tidak semua mau laporan, karena masih memiliki harapan besar. Ada tujuh laporan yang kami terima, yang tertuju langsung pada tersangka ada tiga," kata Idas.

Menurutnya, jalur rahasia penerimaan CPNS dijual seharga rata-rata Rp 80 juta per orang. "Berdasarkan keterangan tersangka, setoran ke dalangnya Rp 40 juta per orang. Jadi, koordinator mengambil untung dari sisanya."

Sesalkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) menyesalkan kasus penipuan rekruitmen CPNS kembali terjadi. Padahal, sejak 2014, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan abdi negara.

"Tahun lalu, ada kejadian besar juga di bandung, penerimaan CPNS jalur umum dan honorer. Ternyata kemarin terjadi lagi," kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi KemenPAN-RB, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (26/1).

"Kami sudah sampaikan lewat portal dan media lainnya bahwa penerimaan CPNS jalur umum dan honorer masih moratorium."

Menurutnya, tenaga honorer kategori dua (K2) paling rentan menjadi korban penipuan. Sebab, masih ada sekitar 400 ribu tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD atau APBN itu yang tak lulus CPNS.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah No.56/2012 yang menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer K2 tak lagi berlaku sejak akhir 2014.

"Terakhir, pada 2014, 600 ribu lebih tenaga honorer K2 yang diberi kesempatan testing CPNS tapi kuota hanya 200 ribu. Setelah desember 2014, PP 56/2014 sudah tak berlaku lagi. berarti tak ada lagi pengangatkan CPNS honorer," katanya. "Tapi teman-teman yang 400 ribu ini masih mengharapkan. Sehingga pada saat ada info penerimaan CPNS bodong ini banyak terkecoh." (mdk/yud)