115 Daerah Ajukan Perselisihan Hasil Pilkada 2024, Terbanyak di Sumut-Sumbar
Dalam catatan Kemendagri, hingga kini belum ada perselisihan hasil Pilkada di tingkat provinsi atau pemilihan calon gubernur.
Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 115 daerah yang mengajukan perselisihan hasil pilkada (PHP). PHP yang didaftarkan terbanyak berasal dari pemilihan bupati ataupun pemilihan Wali Kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12).
Bima menuturkan, perselisihan hasil Pilkada terbanyak di tingkat kabupaten sebanyak 86 daerah. Sedangkan, di tingkat kota ada 29 daerah.
"Untuk permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) juga kita rekap datanya. Nah ini potensi gugatan. Ada 86 perselisihan hasil pilkada untuk bupati, ada 29 untuk wali kota," kata Bima Arya.
Belum Ada Sengketa di Tingkat Provinsi
Bima melanjutkan, hingga kini belum ada perselisihan hasil Pilkada di tingkat provinsi atau pemilihan calon gubernur.
"Tidak ada catatan sejauh ini terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada untuk tingkat gubernur. Jadi yang terbanyak tingkat bupati tadi 86 dan Wali Kota 29," pungkasnya.
