32 Tahun Peristiwa Talangsari, Korban Pelanggaran HAM Berharap Negara Penuhi Hak

Merdeka.com - Sudah 32 tahun berlalu dari peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung. Pada 7 Februari, terjadi peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari. Peristiwa Talangsari itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM yang berat (PHB).

Meski hasil penyelidikannya telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 2008 lalu, peristiwa ini sampai sekarang masih menyisakan persoalan. Di tengah proses penuntasan kasus yang masih berjalan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan, korban berharap negara memenuhi hak mereka.

"Diperlukan juga usaha untuk memberikan kompensasi kepada para korban agar mereka dapat menikmati hak yang sebelumnya hilang," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (7/2).

Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pemulihan merupakan tantangan dalam perlindungan korban pelanggaran HAM berat. Pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban agar dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar.

Sesuai ketentuan undang-undang, LPSK memiliki sejumlah bentuk perlindungan, di antaranya pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikosial dan psikologis kepada korban PHB. Salah satunya kepada korban peristiwa Talangsari.

Sejak akhir 2019, Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat yang dibentuk Menko Polhukam melakukan usaha pemulihan lewat program rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial merupakan bentuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara wajar.

Kemudian, hal itu melalui upaya peningkatan kualitas hidup korban, berupa pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Tim terpadu ini melibatkan kementerian, lembaga dan Pemerintah Lampung, termasuk LPSK. Menurut Edwin, bantuan yang disalurkan kepada korban Talangsari, antara lain modal usaha, program keserasian sosial dan perbaikan jalan menuju makam dari Kementerian Sosial, bantuan paket perlengkapan pendidikan dari Kemendikbud.

Berikutnya, bantuan bibit dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, bantuan perbaikan mushalla dari Kemenag, pemasangan tiang dan sambungan listrik dari PLN, serta perbaikan jalan dari Kemen PUPR.

"Sebelumnya, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis juga diberikan LPSK bagi korban Talangsari," ucap dia.

Program psikososial bagi korban Talangsari masih akan berlanjut. Harapan yang sama akan rehabilitasi psikosial dapat diberikan kepada korban peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya, seperti peristiwa di Aceh, Mei 98, Trisakti-Semanggi, 1998-1999 dan lainnya.

Edwin menuturkan, sejak 2012, LPSK memberikan program rehabilitasi medis dan psikologis kepada 3.860 korban pelanggaran HAM berat dari 7 peristiwa. Namun, hal ini masih kurang dari cukup bagi korban.

Mereka menghendaki hak-hak sebagai korban dapat diberikan sebagaimana diatur standar HAM, maupun dalam posisi mereka sebagai warga negara.

Harapan akan peningkatan kualitas hidup, tergambar dari survei yang dilakukan LPSK terhadap 353 korban pelanggaran HAM berat di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah (periode Maret-November 2020). Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi, harapan dan keinginan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dari hasil survei didapatkan 95 persen responden berharap mendapatkan bantuan medis seumur hidup. Ini beralasan mengingat sebagian besar korban berusia lanjut dan kehidupan ekonominya menengah ke bawah.

Hal ini juga tergambar, 70 persen korban mengakui problem mendasar-nya yakni, ekonomi. Menyandang status korban pelanggaran HAM berat, menambah kesulitan mereka melakukan aktivitas ekonomi. Akibat stigma sosial dan politik yang melekat.

Terkait harapan penyelesaian kasus, 50 persen responden menghendaki bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial mereka dioptimalkan.

Sementara korban lainnya sebanyak 35 persen berharap adanya pengungkapan kebenaran, 10 persen berharap ada permintaan maaf dari pelaku dan 5 persen lagi mendesak pelaku dipidana.

Satu poin penting yang juga diharapkan para korban PHB yaitu kompensasi atau ganti rugi dari negara kepada korban. Kompensasi sebagaimana telah diperoleh korban terorisme masa lalu, yang diberikan tanpa putusan pengadilan tapi melalui LPSK.

Harapan ini pun beralasan apalagi bila merujuk waktu peristiwa dan durasi penderitaan korban PHB jauh lebih panjang, ditambah proses hukum yang tidak berjalan.

"Semoga negara terus bergerak maju dalam upaya penyelesaian PHB dan pemenuhan hak korban," ujar Edwin.