'Ada upaya loloskan Setya Novanto dan bubarkan KPK'
Merdeka.com - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mencium adanya indikasi skenario konspirasi politik dalam penanganan kasus Setya Novanto. Tidak hanya itu upaya pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar dilakukan setelah adanya penetapan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.
"Saya mengatakan ada aroma skenario konspirasi politik dan yang ditujukan untuk meloloskan Setya Novanto dan membubarkan KPK," kata Doli, di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).
Doli melihat skenario politik itu sejak penetapan Novanto sebagai tersangka dan dilayangkannya praperadilan yang diajukan Novanto pada 4 September lalu. Mulai adanya Pansus Angket KPK, kasus penyiraman Penyidik KPK Novel Baswedan, pertemuan Novanto dan Hakim Mahkamah Agung Hatta Ali, meninggalnya saksi kunci kasus e-KTP Johanes Marlin, dan datangnya Direktur Penyidik KPK Aris Budiman.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Dalam kontes berjalannya praperadilan kenapa karena dalam rentan waktu satu setengah bulan itu ada lima peristiwa yang bisa mengindikasikan konspirasi," ungkapnya.
Konspirasi itu berhasil memecah belah KPK. Menurut Politisi Partai Golkar ini, terjadi karena KPK tak langsung menahan Novanto. Sehingga dapat muncul berbagai skenario politik.
"Kenapa KPK dari awal tidak tahan Setya Novanto, kenapa yang lain ditahan, Andi Narogong ditetapkan tersangka malemnya ditahan. Ini satu bulan lebih enggak ditahan orang jadi menduga-duga Setya Novanto bisa konsolidasi untuk melawan KPK apa yang dilakukan KPK menyulitkan dirinya sendiri," pungkasnya.
Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya