Follow
AJI Yogyakarta kecam polisi bubarkan acara hari kebebasan pers
Merdeka.com - ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria mengecam polisi yang membubarkan acara peringatan hari kebebasan pers internasional yang digelar kemarin di pendopo LKiS, Rabu (4/5).
"Kami mengecam pembubaran tersebut, kami menganugerahi polisi sebagai musuh utama kebebasan pers karena polisi justru membela kelompok intoleran," katanya kepada wartawan.
Dia menganggap kejadian pembubaran merupakan imbas dari pembiaran yang selama ini dilakukan aparat dan pemerintah. Dia pun menegaskan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah melakukan pembiaran terhadap kasus intoleransi di DIY.
-
Bagaimana IDI menanggapi kasus pemalakan? 'Harusnya tidak ada,' kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/9).Namun demikian, Slamet mengaku belum ada laporan yang masuk ke dalam IDI perihal adanya biaya ilegal dari kasus kematian dokter Aulia.
-
Kenapa polisi memeriksa yayasan di Bali? 'Saat ini Polda Bali masih melakukan proses lidik dan pengembangan terhadap dugaan perdagangan bayi tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap yayasan Bali Luwih yang berada di Tabanan,' kata Kombes Jansen dalam keterangannya, Jumat (20/9).
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana kerusuhan terjadi di Banyumas? Para suporter menyalakan flare dan kemudian merangsek masuk ke dalam stadion.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Kenapa mereka adakan kampanye Jumantik di Cianjur? Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan demam berdarah dan mempromosikan kesehatan masyarakat.
"Kami juga mendesak Kapolri dan Kompolnas mengevaluasi kinerja Polda DIY yang bersekutu dengan kelompok intoleransi. Sudah banyak kejadian seperti ini. Kita ingat beberapa waktu lalu ada kasus pembubaran Survive, pembubaran pesantren waria," tegasnya.
Selain mengecam polisi, Anang juga menyayangkan GKR Hemas sebagai anggota DPD yang sekaligus ketua dewan pembina FKPPI tidak bisa mengendalikan anggotanya.
"Ratu Hemas sebagai ketua dewan penasehat FKPPI mengabai perilaku intoleran anggotanya. Ini membuat kami bertanya-tanya. Padahal Ratu Hemas juga anggota DPD RI," tuturnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Baca Selengkapnya
Polisi membenarkan ada sekelompok aktivis yang sedang melaksanakan diskusi di dalam ruangan hotel di Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
Baca Selengkapnya
Acara ini juga menjadi momen penyaluran aspirasi mereka atas kebijakan pemerintah yang tidak pro lingkungan
Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Baca Selengkapnya
Diskusi ini dibubarkan karena diduga berkaitan dengan temanya yang menyorot perhelatan KTT WWF di Bali.
Baca Selengkapnya
Padahal dalam undang-undang jelas tertulis kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur di dalam konstitusi.
Baca Selengkapnya
Change Indonesia melaporkan Bey Machmudin ke Ombudsman pada Kamis (12/10) kemarin.
Baca Selengkapnya
Pemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca Selengkapnya
Jimly Asshiddiqie mengatakan, kejadian itu sangat tidak beradab dan membuat citra pemerintahan menjadi buru
Baca Selengkapnya
Hingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca Selengkapnya
Pada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Baca Selengkapnya