Akibat Fenomena Alam, Muncul Tanah Timbul Seluas 1.200 Hektar
Merdeka.com - Sedikitnya 1.200 hektare tanah timbul muncul di wilayah Sumatera Selatan. Keberadaannya mesti segera diinventarisir untuk mencegah saling klaim yang berujung konflik di masyarakat.
Tanah timbul itu terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 700 ha dan sisanya berada di Banyuasin. Semuanya berada di pesisir sungai.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Makmur A Siboro mengatakan, tanah timbul tersebut muncul disebabkan fenomena alam yakni tanah yang muncul di permukaan air akibat sedimentasi yang berlangsung terus menerus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, tanah timbul dikuasai negara.
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
-
Bagaimana cara konflik muncul? Konflik berasal dari bahasa Latin 'configure' yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Kenapa Kawasan Hutan Labanan dibentuk? Latar belakang dibentuknya KHDTK Labanan ini bermula dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis sekitar tahun 1989. Awalnya kawasan ini merupakan area konsesi IUPHHK PT. Inhutani I Unit Labanan.
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
"Ada 1.200 hektare tanah timbul yang muncul di dua kabupaten, itu akibat fenomena alam," katanya, Kamis (16/3).
Karena dikuasai negara, kata dia, perlu diinventarisir agar tidak diperebutkan lalu diklaim dan disalahgunakan pihak lain yang bisa saja menimbulkan konflik. Setelah diinventarisir, pengelolaannya dapat dilakukan masyarakat setempat dalam pengembangan perikanan, pertanian, dan perkebunan.
"Minimal kita cegah terjadi saling rebutan antar masyarakat yang berujung konflik. Jika sudah diinventarisir, bisa saja masyarakat yang mengelolanya," ujarnya.
Menurut Makmur, konflik tanah di provinsi itu lebih dominan disebabkan saling klaim lahan perkebunan, sengketa lahan di kawasan perbatasan, dan pelepasan kawasan hutan. Pihaknya tak ingin keberadaan tanah timbul justru memunculkan konflik baru.
"Tidak bisa disepelekan karena tanah itu dikuasai negara sehingga negara yang bertanggungjawab," jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edward Candra mengatakan, inventarisasi dan pemetaan lahan bertujuan memperjelas database dan mendeteksi potensi konflik. Kejelasan status tanah juga mempengaruhi peningkatan taraf ekonomi masyarakat karena tak lagi khawatir akan bersengketa dengan pihak lain.
"Tanah yang jelas bisa mempermudah petani mendapat bantuan permodalan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak imin, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reformasi salah satunya birokrasi yaitu kesungguhan politik juga kemauan kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 229,54 hektare hutan dan lahan di Jambi terbakar dalam delapan bulan terakhir. Kebakaran itu paling banyak dipicu ulah masyarakat.
Baca SelengkapnyaKebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin meluas. Selain Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir, api mulai bermunculan di Banyuasin.
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan luasan karhutla di Sumsel Januari-Juni 2023 seluas 1.129 ha atau berkurang dari periode yang sama pada 2022 di angka 2.222 ha.
Baca SelengkapnyaMasalah ini selesai usa mediasi dua belah pihak. Antara kedua ormas sepakat tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut sampai adanya putusan pengadilan.
Baca SelengkapnyaKebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai marak terjadi di Sumatera Selatan bersamaan dengan datangnya puncak musim kemarau.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikhawatirkan mengusir masyarakat adat dari tanahnya.
Baca SelengkapnyaBerikut beberapa dampak positif gunung meletus dan dampak negatifnya dari berbagai sisi.
Baca Selengkapnya