Alumni ITB bantah buat kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta
Merdeka.com - Anggota Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Armas membantah bahwa alumni ITB pernah memberi kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta. Dia mengaku, sampai saat ini tak ada alumni ITB yang memberi kajian dukungan pengerukan laut tersebut.
Dalam paparannya, Muslim menjelaskan, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan adanya dukungan Alumni ITB dalam kajian yang merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
"Ikatan alumni ITB tidak mengeluarkan apapun terkait reklamasi Teluk Jakarta. Kami alumni ITB menolak keras pernyataan Pak Luhut," jelasnya di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Mengapa trem di Jakarta akhirnya dihentikan? Pada 1960, Soekarno mulai melirik bus kota sebagai moda transportasi yang lebih efisien. Alasannya sederhana, karena bus lebih dianggap menjangkau lebih banyak penumpang. Trem juga dianggap merusak pemandangan, terutama karena berseliweran di sekitar istana negara Jakarta.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Mengapa proyek lubang terdalam dihentikan? Uni Soviet berhasil menggali hingga titik terdalam yang mereka bisa sebelum akhirnya berhenti karena peralatan mereka meleleh.
Kemudian, pihaknya tak mengetahui siapa alumni ITB yang memberikan persetujuan pencabutan moratorium pulau buatan di Utara Ibukota. Jika pun ada, kajian alumni ITB yang mendukung, hal itu tidaklah benar.
"Sampai sekarang kita belum tahu, kita sudah nanya di internal kita siapa orang ITB yang katakanlah mendukung kajian itu. Jadi silakan tanya ke Pak Luhut informasi itu dari mana. Justru kita ingin tahu kajian alumni ITB mana yang dipegang oleh pemerintah," paparnya.
Lebih lanjut, alumni ITB pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh Luhut. Sekaligus menghentikan pelaksanaan proyek tersebut yang sampai saat ini masih berlangsung.
"Untuk menentukan nasib pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah terlanjur dibangun, perlu dikaji secara mendalam agar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak, dan berdampak terhadap lingkungan dengan memperhatikan sepenuhnya amanat konstitusi UUD 1945," tutup Muslim.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaHal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaAksi demonstrasi itu dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda, Depok.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaHotel Sultan kini kembali menjadi hak milik negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaOtorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya