Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alumni ITB bantah buat kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta

Alumni ITB bantah buat kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta Alumni ITB bantah dukung reklamasi Teluk Jakarta. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Anggota Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Armas membantah bahwa alumni ITB pernah memberi kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta. Dia mengaku, sampai saat ini tak ada alumni ITB yang memberi kajian dukungan pengerukan laut tersebut.

Dalam paparannya, Muslim menjelaskan, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan adanya dukungan Alumni ITB dalam kajian yang merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

"Ikatan alumni ITB tidak mengeluarkan apapun terkait reklamasi Teluk Jakarta. Kami alumni ITB menolak keras pernyataan Pak Luhut," jelasnya di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Kemudian, pihaknya tak mengetahui siapa alumni ITB yang memberikan persetujuan pencabutan moratorium pulau buatan di Utara Ibukota. Jika pun ada, kajian alumni ITB yang mendukung, hal itu tidaklah benar.

"Sampai sekarang kita belum tahu, kita sudah nanya di internal kita siapa orang ITB yang katakanlah mendukung kajian itu. Jadi silakan tanya ke Pak Luhut informasi itu dari mana. Justru kita ingin tahu kajian alumni ITB mana yang dipegang oleh pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut, alumni ITB pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh Luhut. Sekaligus menghentikan pelaksanaan proyek tersebut yang sampai saat ini masih berlangsung.

"Untuk menentukan nasib pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah terlanjur dibangun, perlu dikaji secara mendalam agar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak, dan berdampak terhadap lingkungan dengan memperhatikan sepenuhnya amanat konstitusi UUD 1945," tutup Muslim.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jepang Hentikan Pendanaan Proyek PLTU Indramayu, Jokowi Jawab Begini
Jepang Hentikan Pendanaan Proyek PLTU Indramayu, Jokowi Jawab Begini

Jokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jelaskan Penyetopan Proyek ITF Sunter, Kemendagri Serahkan Keputusan ke Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Jelaskan Penyetopan Proyek ITF Sunter, Kemendagri Serahkan Keputusan ke Pemprov DKI Jakarta

Ada sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
FOTO: Memperingati Hari HAM Sedunia, Warga Kampung Bulak Cisalak di Depok Demo Tolak Penggusuran
FOTO: Memperingati Hari HAM Sedunia, Warga Kampung Bulak Cisalak di Depok Demo Tolak Penggusuran

Aksi demonstrasi itu dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda, Depok.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
Sudah Jatuh Tempo, Indobuildco Diminta Segera Kosongkan Hotel Sultan
Sudah Jatuh Tempo, Indobuildco Diminta Segera Kosongkan Hotel Sultan

Hotel Sultan kini kembali menjadi hak milik negara.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN

Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya