Anggota DPR soal FPI mau jadi relawan: PBB saja tak dapat akses masuk Myanmar

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku tidak setuju dengan rencana ormas FPI yang ingin berangkat ke Myanmar dan menjadi relawan untuk membantu etnis Rohingya. Menurutnya, tak sembarang orang bisa mendapat akses masuk ke lokasi yang menjadi permukiman etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Dia mencontohkan, staf PBB saja sulit untuk bisa masuk ke daerah Rakhine. "Setahu saya bahkan internasional stafnya dari UN atau dari PBB saja tidak diberikan akses masuk ya. Ke sana itu sulit sekali, bantuan kemanusiaan kemarin yang dikumpulkam dari berbagai lembaga kemanusiaan di Indonesia juga enggak masuk karena itu lah dititipkan ke Kemenlu," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Meutya khawatir jika ormas FPI memaksakan diri menjadi relawan justru akan membahayakan diri mereka. Apalagi, mereka belum diketahui pasti kondisi keamanan di daerah Rakhine.

"Saya khawatir kalau ke sana nanti akan justru membahayakan yang berangkat. Yang berangkat ini kan warga kita, kita berikan peringatan supaya keamananannya di sana kita belum tahu seperti apa," tegasnya.

Selain berbahaya bagi anggota ormas, dia khawatir kehadiran relawan justru membuat keadaan kian panas dan membahayakan warga Rohingya.

"Khawatir membuat suasana di sana semakin memanas, kalau memanas kita khawatir warga Rohingya yang justru kita ingin selamatkan dan minta perlindungan kepada pemerintah malah jadi sebaliknya," imbuhnya.

Untuk itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri mengingatkan aksi solidaritas bisa dilakukan dengan berbagai cara, tanpa harus dengan berangkat Myanmar.

"Tentu solidaritas tidak boleh membahayakan diri kita dan warga Rohingya nya. Jangan sampai ketika datang justru malah membuat langkah yang kurang cermat dan membuat kesulitannya semakin bertambah," tutupnya. (mdk/dan)