Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota Komisi III Pertanyakan Tujuan SKB 11 Menteri Padahal Sudah Ada BPIP

Anggota Komisi III Pertanyakan Tujuan SKB 11 Menteri Padahal Sudah Ada BPIP Nasir Djamil. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Termasuk dari Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.

Menurutnya, SKB itu harus dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan. Apalagi, pemerintah sudah membentuk badan yang mengurus Pancasila yaitu BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Harusnya, keberadaan BPIP menjadi jawaban kegelisahan pemerintah soal radikalisme yang menyasar ASN.

"Kalau kemudian SKB itu dimuat lalu pertanyaannya untuk apa ada BPIP, seharusnya BPIP bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan edukasi nilai-nilai pancasila di tengah-tengah ASN," kata Nasir usai diskusi di kawasan Pancoran, Jumat (29/11).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.

"Ketika isu radikalisme atau narasi radikalisme itu disampaikan selalu ada identitas tertentu atau entitas tertentu yang kemudian di sasar. Makannya saya berharap dievaluasi dan kalau memang bisa dibatalkan," sambungnya.

Upaya Tangkal Radikalisme

Menurut Nasir, fenomena mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Justru yang harus dilakukan adalah memberi edukasi.

"Saya pikir DPR juga harus mengkritisi SKB ini sebab terlalu banyak hal-hal seperti ini juga akan menyebabkan kontra produktif padahal, radikalisme bisa kita edukasi," jelas Nasir.

Sebelumnya, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah anggapan pihak yang menyebut kritik sama dengan tindakan radikal. Menurutnya, pemerintah selalu menyambut baik kritikan dari siapa pun.

"Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Kritik itu menjadi obat," ujarnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Baca Selengkapnya
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian

Sebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk Pembangkangan DPR Terhadap Putusan MK soal UU Pilkada
Ini Dampak Buruk Pembangkangan DPR Terhadap Putusan MK soal UU Pilkada

Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.

Baca Selengkapnya