Follow
Bantu hilangkan OTT, Presiden Jokowi bakal keluarkan Perpres
Merdeka.com - Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi, Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perpres untuk membangun sistem yang transparan. Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement itu diharapkan bisa mengurangi operasi tangkap tangan (OTT).
"Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT," kata Jokowi di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia saat memberikan arahan soal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), peningkatan daya beli, inflasi, hingga peringatan pencegahan korupsi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/4).
Sebelum menutup sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak 'menyentuh' uang rakyat. Kepala daerah harus fokus membangun daerahnya masing-masing untuk mencapai tujuan nasional.
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
"Hati-hati, saya titip hati-hati. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD, hati-hati," katanya.
Dalam acara ini, turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharini, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri PUPR Basuki Hadjimuldjono. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca Selengkapnya
OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca Selengkapnya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut pemerintah telah menutup 2,1 juta situs terkait judi online.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan bahwa judi online bersifat transnasional dan lintas negara sehingga pertahanan pribadi merupakan cara agar terhindar dari tindakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi Bentuk Satgas Terpadu Berantas Judi Online, OJK Siap Selidiki Nama Pemilik Rekening
Baca Selengkapnya
Rapat Koordinasi ini menjadi pertemuan perdana bagi Satgas Pemberantasan Judi Online setelah dibentuk Presiden Joko Widodo pada 14 Juni 2024 lalu.
Baca Selengkapnya