Bawaslu Periksa Ketua DPD NasDem Garut Soal Aksi Bacaleg Sebar Uang

Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Garut, Diah Kurniasih akhirnya memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aksi sebar uang di area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut pada Kamis (11/5).

"Hari ini, hari Senin di tanggal 22 kami hadir dari DPD NasDem Kabupaten Garut untuk mengklarifikasi tentang masalah di tanggal 11. Alhamdulillah sudah selesai dan kami ditanya banyak kronologis kejadian seperti itu oleh Bawaslu," kata Diah usai pemeriksaan.

Diah menjelaskan bahwa setidaknya ada belasan pertanyaan yang diajukan, termasuk identitas dan siapa saja yang naik dodombaan ketika kejadian.

"Mungkin juga saya sebagai Ketua DPD NasDem Kabupaten Garut memohon maaf kepada KPU, Bawaslu yang tempat waktu itu kami pakai untuk kejadian itu," jelasnya.

Sementara itu, Ahmad Nurul Syahid dari Divisi Hukum Sengketa Bawaslu Garut membenarkan pihaknya hari ini meminta klarifikasi Diah. Selain Diah, pihaknya juga memeriksa satu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) NasDem yang melakukan aksi tebar uang.

"Untuk hari ini kita mengundang Ketua NasDem dan Bacaleg yang awalnya diagendakan pada hari Kamis (18/5), tapi karena ada hal lain lalu kemudian hari ini dua orang yang menjadi (pelaku) kegiatan (aksi tebar uang ) di peristiwa itu, karena pada hari jumat sudah kami lakukan juga Ketua KPU, kemudian dan satu orang bakal calon legislatif dari NasDem juga yang kita panggil dimintai klarifikasi," ungkap Ahmad.

Setelah pemeriksaan empat orang itu, Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat pleno lanjutan.

"Mudah-mudahan secepatnya (dilaksanakan pleno) karena kita pun dikejar waktu sesuai dengan prosedur yang ada, hanya dibatasi waktu beberapa hari sebelum memastikan ini apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak," sebutnya.

Bila kemudian hasil pleno menunjukan bahwa masih diperlukan pemeriksaan, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan.

"Nanti di pleno apakah sudah cukup, menganggap cukup meminta keterangan dari empat orang ini bisa disimpulkan atau kita masih membutuhkan keterangan. Nanti bisa dilihat dari perkembangan plenonya," ungkapnya.

Dia memastikan bahwa apapun yang dihasilkan dalam pleno adalah hasil kajian mendalam dan melihat rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal.

"Kita sudah bentuk kajian awal, kemudian dilihat dari regulasi yang ada dan disesuaikan dengan regulasi yang ada, apakah ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran," ucapnya.

Rapat pleno juga, menurut Ahmad untuk memastikan ada atau tidaknya temuan pelanggaran. "Kalau ada dilihat apakah masuk, kalau diduga ada pelanggaran ya kita bisa proses. Bisa menentukan apakah ini pelanggaran apa dulu, apakah ini etik administrasi, pidana, misalnya kan itu berbeda-beda. Kalau pidana ke mana, kemudian etiknya ke mana, administrasi ke mana juga kan itu ada ruang-ruang lain berbeda diantara ketiga itu. Kalau tidak, ya berarti bisa dipastikan harus dihentikan kemudian ada tindak lanjut, ini kan sudah menjadi pembelajaran kita bersama," pungkasnya.