Follow
Beda Data KPU dan Disdukcapil, 11 Ribu Warga Tangsel Terancam Tak Punya Hak Suara
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan mengonfirmasi 11 ribu warga Tangsel kehilangan hak suara pada pemilu 2024. Hal itu bisa terjadi karena adanya perbedaan data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan KPU Kota Tangsel.
"Data Disdukcapil ada 1.034.854 jiwa target dari wajib rekam e-KTP, sedangkan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) oleh KPU ada 1.023.851 jiwa. Maka ada selisih sebesar 11.003 jiwa," terang Ketua Bawaslu Kota Tangsel M Acep dikonfirmasi, Sabtu (24/6).
Dengan adanya selisih jumlah potensi pemilik hak suara yang punya hak pilih tidak mendapatkan surat suara dalam TPS, maka kata Acep, Bawaslu bersama Disdukcapil berkoordinasi untuk memastikan alasan perbedaan data.
-
Dimana terdapat TPS terbanyak untuk Pemilu 2024? Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia untuk Pemilu 2024, yakni mencapai 140.457 titik.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Dimana KPU DKI rekapitulasi suara Pemilu 2024? Adapun KPU DKI Jakarta memperoleh hasil suara sah ini setelah menuntaskan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta Pemilu serentak (Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD) 2024 sejak 7-9 Maret 2024.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa ada pembatasan jumlah pemilih per TPS Pilkada 2024? Penetapan batas ini tidak lain untuk memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan suara.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
Dia menyatakan, data hasil koordinasi Bawaslu-Disdukcapil nanti akan menjadi acuan dasar KPU dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
"Karena itu kami melaksanakan rapat koordinasi, apalagi sekarang viral ada 52 juta pemilih ganda yang ditemukan oleh LSM," ungkap dia. (mdk/yan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
“Kami menilai bahwa KPU tidak siap dan tidak cermat sehingga membuat perbedaan isi dan tulisan di amplop,” ujar Acep
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
Minat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
Direncanakan, pencoblosan dilakukan maksimal pada 24 Februari 2024, atau 10 hari pasca Pemilu.
Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca Selengkapnya
KPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.
Baca Selengkapnya
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta
Baca Selengkapnya
Ratusan Bacaleg batal bertarung karena sejumlah persoalan
Baca Selengkapnya
Surat suara untuk Capres Cawapres juga turut dibakar
Baca Selengkapnya