Belum Temukan Unsur Penipuan Sunda Empire, Polda Jabar Cek Klaim USD500 Juta di Swiss

Merdeka.com - Penyidik Polda Jabar belum menemukan unsur penipuan yang dilakukan para petinggi Sunda Empire yang sudah ditetapkan tersangka. Para anggotanya bergabung karena tergiur janji pencairan deposito di Bank Swiss.

Seperti diketahui, polisi sudah menetapkan tiga orang petinggi Sunda Empire sebagai tersangka. Mereka adalah Nasri Bank (56) yang mengaku sebagai Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum (56) sebagai Kaisar, dan Ki Agung Raden Rangga Sasana (53) sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire.

Mereka dijerat Pasal 14 dan atau 15 undang-undang darurat RI No. 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 10 tahun.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erlangga menyatakan bahwa penyidik belum menemukan keterangan anggota sunda empire dimintai sejumlah uang. Hal itu didapatkan dari pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi.

"Hasil penyelidikan, belum ada unsur mereka melakukan penipuan terhadap anggotanya dengan modus meminta dari Rp2 juta itu enggak ada. Enggak ada yang dirugikan dari segi materi," kata dia saat dihubungi, Jumat (7/2).

Para anggota tertarik bergabung dengan Sunda Empire karena tergiur janji Nasri Bank yang menyebut memiliki deposito sebanyak 500 juta dolar di Bank Swiss. Mereka berharap mendapat jatah uang tersebut ketika suatu hari dicairkan.

Disinggung mengenai formulir pendaftaran yang sempat viral di media sosial yang di dalamnya tertera syarat membayar uang Rp5 juta, Erlangga menyatakan sampai saat ini penyidik belum menemukan bukti secara fisik.

"Harapan mengikuti Sunda Empire itu kan bisa mendapatkan (uang deposito) itu. Kalau formulir pendaftaran yang harus bayar itu penyidik belum menemukannya sampai sekarang," kata dia.

Berkaitan dengan pengakuan deposito tersebut, Polda Jabar sudah berkirim surat kepada Kedubes Swiss untuk keperluan penyelidikan. "Sudah kami kirim surat ke Dubes Swiss, kita ingin mengecek apakah deposito itu benar atau tidak," terangnya.

Sejauh ini, Polda Jabar sudah memeriksa tujuh saksi, di antaranya merupakan ahli linguistik, ahli tata negara hingga budayawan. "Kalau dari psikolog belum, nanti akan kami sampaikan," pungkasnya.