BRIN Nilai Alat Deteksi Dini Tsunami Tidak Efektif

Merdeka.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya tengah meriset alat pendeteksi dini tsunami, khususnya InaTEWS, yang menggunakan alat disebut buoy. Dia menilai alat tersebut tidak efektif untuk mendeteksi tsunami.

“Yang kita lakukan adalah riset untuk membuat sistem pendeteksi dini tsunami yang paling baik dan ternyata InaTEWS yang basis utamanya sensor berbasis kabel optik itu tidak begitu berhasil,” katanya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Pernyataan tersebut menyusul BRIN yang diisukan menelantarkan pendeteksi tsunami bernama InaBuoy karena ketiadaan anggaran sehingga fasilitas ini dihentikan.

Handoko menerangkan, tugas yang dilakukan selama ini baik oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dahulu maupun BRIN saat ini adalah hanya melakukan riset.

Sementara yang bertugas mengoperasikan alat pendeteksi dini tsunami ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Kita belum pernah mengoperasikan alat pendeteksi dini tsunami karena BRIN atau BPPT atau siapa pun dulu tidak akan pernah menjadi operator alat pendeteksi tsunami karena itu harusnya BMKG,” terang Handoko seperti dilansir dari Antara.

Lebih lanjut berdasarkan hasil riset oleh BRIN, ditemukan bahwa perawatan alat pendeteksi tsunami itu ternyata membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga BMKG keberatan mengingat harus menjamin keandalan, efisien, dan murah.

“Karena kalau kabel optik tiap 10 tahun harus ganti itu berapa triliun, kan enggak mungkin,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan, persoalan alat pendeteksi dini tsunami bukan karena terkait skema anggaran yang berubah, melainkan mengenai substansi dan hasil evaluasi dari periset BRIN.

Terlebih lagi, Handoko menuturkan, di luar negeri pun belum ada pembuktian yang memadai mengenai efektivitas alat pendeteksi dini tsunami berbasis kabel optik, meski Jepang dan Amerika Serikat (AS) sudah mencoba.

“Jadi bukan karena kita hentikan karena skema anggaran berubah, ini tidak ada hubungannya. Ini ternyata tidak andal, khususnya dari sisi telekomunikasi, ini tidak bagus minimal untuk Indonesia,” tutupnya.