Calon hakim MK sebut DPR sering permainkan proses legislasi
Merdeka.com - Calon hakim konstitusi Imam Anshori Saleh menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang sangat tegas mengawal legislasi terutama terkait konstitusi. Dia membedakan dengan DPR yang tidak pernah serius dalam bekerja.
"Saya punya banyak pengalaman di DPR, bagaimana teman-teman DPR sering tidak sungguh-sungguh dalam legislasi," ujar Imam yang juga merupakan Komisioner Komisi Yudisial (KY) saat mengikuti wawancara tahap I seleksi calon hakim konstitusi di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/12).
Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari Imam atas pertanyaan dari salah satu anggota panitia seleksi, Harjono. Harjono pun kemudian kembali bertanya mengenai pendapat Imam soal sifat superbody yang dimiliki MK.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Apa saja yang dilakukan Harun Masiku untuk mendapat posisi di DPR? Namun, PDIP menggelar rapat pleno dan menetapkan Harun untuk maju menggantikan Nazarudin. Bahkan partai banteng merah itu mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan menyurati KPU untuk melantik Harun.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Mendengar pertanyaan tersebut, Imam membenarkan hal itu. Dia pun menambahkan bahkan sebagian besar anggota DPR terkesan main-main. "RDP (rapat dengar pendapat) hanya sebagai syarat. Termasuk naskah akademik. Mereka sering melakukan proses tawar menawar," ungkap Imam.
Imam mendasarkan pernyataannya pada pengalaman menjadi anggota DPR dari fraksi PKB sebelum menjadi Komisioner KY. Dia pun menyatakan MK harus dibatasi dari sejumlah kepentingan politik, salah satunya memberi syarat bagi anggota parpol untuk tidak aktif dari kegiatan parpol minimal tujuh tahun.
"Saya kira perlu dibatasi. Kalau politisi beneran memang susah sekali melepaskan identitasnya. Parpol sudah menjadi semacam agama. Oleh karena itu, saya kira perlu dibatasi," ungkap Imam. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto buka-bukaan alasan DPR bulat memilih Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaSaldi Isra tegas mengingatkan DPR untuk tetap menjalankan fungsi hak angket sebagai lembaga politik
Baca SelengkapnyaKubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca SelengkapnyaPenceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca SelengkapnyaRPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaRefly Harun juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.
Baca SelengkapnyaSaat acara pelantikan di Istana Negara, Arsul nampak akrab berbincang dengan Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaDampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya