Calon tunggal, Bawaslu awasi secara khusus Pilwalkot Makassar

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja menyebut pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto)-Indira Mulyasari tak boleh mensosialisasikan agar masyarakat memilih kotak kosong pada Pilwalkot Makassar. Pasangan ini sebelumnya diketahui telah didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung (MA).

"Iya tidak boleh sosialisasi, harus memantau. (Karena) kan kandidat," kata Rahmat saat dikonfirmasi, Selasa (19/6).

Menurut dia, yang boleh melakukan sosialisasi adalah masyarakat atau kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pemantau. Namun, mereka dibolehkan hanya mensosialisasikan saja tidak boleh kampanye.

"Kan tidak ada visi misi yang ditawarkan, kalau kampanye kan ada visi misi yang ditawarkan, kalau ini kan tidak ada. Jadi silakan kalau lembaga pemantau," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah yang hanya calon tunggal saja, karena dikhawatirkan ada potensi kecurangan. Menurut dia, nanti pihaknya akan keluar mengawasi.

"Ya kita keluar pengawasannya bagaimana kandidat melakukan kampanye, kalau misalnya tidak ada pemaksaan dan juga kemudian menghalang-halangi sosialisasi kolom kosong tidak boleh juga," jelasnya.

Sementara, Rahmat mengimbau kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon kepala daerah yang tepat sesuai dengan keyakinan masing-masing sehingga tidak menyia-nyiakan dengan memilih kolom kosong.

"Kalau tepat kenapa pilih kotak kosong, sesuai dengan keyakinan, apa yang dilihat. Jadi masyarakat tetap punya pilihan, itu yang paling penting," ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memberikan perhatian khusus terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Makassar yang hanya satu pasangan calon saja, karena pasangan Danny Pomanto telah dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra mengatakan untuk Pilkada Kota Makassar tetap akan disediakan dua kolom dalam surat suara nanti saat pencoblosan. Pertama, kolom surat suara untuk pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.

"Kolom kedua surat suara kosong tidak ada gambar. MK (Mahkamah Konstitusi) memperbolehkan, Undang-undang juga ada," kata Ilham.

Dengan begitu, kata Ilham, KPU tentu sebagai pelaksana Undang-undang akan menaati dan menjalankannya yakni dengan mencetak surat suara salah satu kandidat calon dan kolom gambar kosong.

"Ya KPU menyediakanlah, memfasilitasi dong. Kan di Undang-undang ada. KPU tentu saja kita hanya menjalankan Undang-undang, ya dengan cara surat suara satu pasangan calon dan satu kolom surat suara kosong," ujarnya.