Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daerah-Daerah Ini Ngebet Ingin Gabung ke Jakarta

Daerah-Daerah Ini Ngebet Ingin Gabung ke Jakarta Gedung bertingkat di Ibu Kota Jakarta. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Beberapa daerah memiliki keinginan buat bergabung ke DKI Jakarta. Wacana ini muncul setelah ada rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang dicetuskan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Bogor Raya terdiri dari 10 kabupaten/kota. Sepuluh daerah tersebut, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Namun beberapa daerah tersebut lebih memilih DKI Jakarta dibandingkan ikut bergabung dengan Provinsi Bogor Raya. Ada banyak alasan daerah-daerah tersebut memilih DKI Jakarta, mulai dari segi ekonomi hingga dari segi kebudayaannya.

Berikut daerah-daerah yang memilih bergabung dengan DKI Jakarta:

Bekasi

Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, memilih bergabung dengan DKI Jakarta dibandingkan dengan Provinsi Bogor Raya. Salah satu alasannya terkait dengan masalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kecamatan Bantargebang.

Perlu diketahui, DKI Jakarta hingga saat ini masih membuang sampah-sampah di TPST Bantargebang.

"Karena kita semua tahu bahwa TPA nya warga DKI ada di wilayah administrasi Kota Bekasi yakni Bantargebang. Ini menjadi faktor penting untuk dikaji dalam prosesnya," kata anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

Selain itu, Bekasi dinilai memiliki kesamaan kebudayaan dengan DKI Jakarta. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengatakan bahwa Bekasi punya punya akar sejarah dengan DKI Jakarta. Pada masa revolusi, Bekasi merupakan kewedanaan dari Kabupaten Jatinegara, Karesidenan Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Kewedanaan Bekasi membawahi Kecamatan Bekasi, Cibitung, dan Cilincing.

Menurut survei Median, mayoritas warga Bekasi setuju jika Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

"Dari hasil survei ditemukan bahwa sebanyak 60,6 persen warga Kota Bekasi setuju jika Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta. Hanya sebesar 11,4 persen warga saja yang tidak setuju. Sedangkan 26,0 persen warga menjawab tidak tahu," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun.

Depok

Depok juga lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta dibandingkan dengan Provinsi Bogor Raya. Alasannya, karena mayoritas masyarakat Depok menggunakan komuter menuju Jakarta. Selain itu, letak geografis Depok yang bergandengan langsung dengan Jakarta.

"Sekitar 65 persen warga Depok itu komuter. Sekitar 90 persen ke Jakarta, selebihnya ke Bogor dan Bekasi," kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad.

Selain itu, ada empat kebutuhan paling terkait dengan Jakarta mencakup sanitasi, air bersih, udara, sampah.

Sedangkan jika dilihat dari sisi budaya Depok di wilayah Jabar masuk rumpun Melayu Depok. Dari segi bahasa diakuinya serupa dengan DKI Jakarta.

"Dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta, jadi Depok rumpun Melayu Betawi, kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa tapi tak sama itu lebih cenderung ke Jakarta dan ini adalah budaya," ujarnya.

Tangerang Selatan

Soal Bekasi dan Depok yang ingin bergabung dengan DKI Jakarta terdengar hingga Tangerang Selatan. Terkait hal tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terkait kemungkinan Kota Tangerang Selatan bergabung dengan DKI Jakarta.

"Kita lihat kajiannya, nanti kita ikutin, makanya harus ada Fasibility Study dan kajian," kata Airin.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Begini Nasib Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Pemrov rancang strategi saat Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Menurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.

Baca Selengkapnya
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York
Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York

"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito

Baca Selengkapnya
DKI Jakarta Ganti Nama DKJ, Ini Kepanjangannya
DKI Jakarta Ganti Nama DKJ, Ini Kepanjangannya

DKI Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
FOTO: Jakarta Disiapkan Jadi Kota Global
FOTO: Jakarta Disiapkan Jadi Kota Global

Jakarta sebagai kota global ini disiapkan setelah kota tersebut tak lagi menyandang ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan

Jika PDIP bersama PKB dan PKS mendukung Anies maka akan semakin bagus dan berpeluang menang.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya