Demi masuk FATF, PPATK siap perangi pencucian uang & pendanaan terorisme
Merdeka.com - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan, Indonesia penting masuk dalam Financial Action Task Force (FATF). Menurut Dian, persiapan Indonesia untuk masuk dalam organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia tersebut sudah matang.
"Terkait money laundring dan terorism, dua-dua ini sebenarnya progresnya sudah signifikan. Terorisme apalagi, kita kan banyak yang menginisiasi. Misalnya Counter Terorist Financing off summit seperti di Sydney kemudian Bali nanti di Kuala Lumpur Malaysia itu kita yang drivernya," kata Dian di gedung PPATK Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Dian menyebut Indonesia sudah membuat usaha baik dalam usaha pencegahan TPPU dan TPPT. Indonesia sudah berhasil membuat National Risk Assessment (NRA) sebagai usaha pencegahan, dan juga Regional Risk Assessment (RRA) sebagai usaha pencegahan TPPU dan TPPT di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
"Jadi kita tidak hanya bicara dan komplain tapi kita memberikan kontribusi pemikiran seperti kemarin pertemuan di Marawi kita sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada mereka bahkan kepada regional bahkan kita sudah banyak memberikan konsep untuk disampaikan kepada FATF walaupun kita belum menjadi anggota. Progres itu besar dari aspek itu kita optimis untuk bisa lolos menjadi anggota FATF," ujar Dian.
Dian meyakini Indonesia bisa memenuhi standar penilaian FATF dalam kunjungan APG mendatang. Hal ini lantaran Indonesia sekarang sudah mempunyai aturan ketat soal TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan juga elemen-elemen yang diatur dalam FATF.
"Kemarin kita di Valencia di CTF kita didukung lebih dari 37 negara makanya kita langsung diproses nanti akan ada paper dari sekretariat apakah Indonesia diterima atau tidak menjadi anggota. Selain itu juga hasil kerja kita yang lain akan dilihat seperti partisipasi Indonesia dalam regional kita," pungkas Dian.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaMUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHarapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaMahfud memaparkan hasil kerja satgas selama tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaNotaris merupakan bagian dari sistem negara karena kewenangannya diperoleh dari negara.
Baca SelengkapnyaPPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca Selengkapnya