Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demi masuk FATF, PPATK siap perangi pencucian uang & pendanaan terorisme

Demi masuk FATF, PPATK siap perangi pencucian uang & pendanaan terorisme Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. ©2017 merdeka.com/nurul afrida

Merdeka.com - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan, Indonesia penting masuk dalam Financial Action Task Force (FATF). Menurut Dian, persiapan Indonesia untuk masuk dalam organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia tersebut sudah matang.

"Terkait money laundring dan terorism, dua-dua ini sebenarnya progresnya sudah signifikan. Terorisme apalagi, kita kan banyak yang menginisiasi. Misalnya Counter Terorist Financing off summit seperti di Sydney kemudian Bali nanti di Kuala Lumpur Malaysia itu kita yang drivernya," kata Dian di gedung PPATK Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Dian menyebut Indonesia sudah membuat usaha baik dalam usaha pencegahan TPPU dan TPPT. Indonesia sudah berhasil membuat National Risk Assessment (NRA) sebagai usaha pencegahan, dan juga Regional Risk Assessment (RRA) sebagai usaha pencegahan TPPU dan TPPT di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi kita tidak hanya bicara dan komplain tapi kita memberikan kontribusi pemikiran seperti kemarin pertemuan di Marawi kita sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada mereka bahkan kepada regional bahkan kita sudah banyak memberikan konsep untuk disampaikan kepada FATF walaupun kita belum menjadi anggota. Progres itu besar dari aspek itu kita optimis untuk bisa lolos menjadi anggota FATF," ujar Dian.

Dian meyakini Indonesia bisa memenuhi standar penilaian FATF dalam kunjungan APG mendatang. Hal ini lantaran Indonesia sekarang sudah mempunyai aturan ketat soal TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan juga elemen-elemen yang diatur dalam FATF.

"Kemarin kita di Valencia di CTF kita didukung lebih dari 37 negara makanya kita langsung diproses nanti akan ada paper dari sekretariat apakah Indonesia diterima atau tidak menjadi anggota. Selain itu juga hasil kerja kita yang lain akan dilihat seperti partisipasi Indonesia dalam regional kita," pungkas Dian.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang

Menurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK

MUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Wanti-Wanti PPATK Tak Kalah dengan Pelaku TPPU: Tak Boleh Kalah Canggih, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi
Jokowi Wanti-Wanti PPATK Tak Kalah dengan Pelaku TPPU: Tak Boleh Kalah Canggih, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi

Menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri

Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF

Harapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya

Mahfud memaparkan hasil kerja satgas selama tahun 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Yasonna Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional
Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Yasonna Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional

Notaris merupakan bagian dari sistem negara karena kewenangannya diperoleh dari negara.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, PPATK Waspadai Serangan Fajar Lewat Uang Elektronik dan Aset Kripto
Jelang Pemilu, PPATK Waspadai Serangan Fajar Lewat Uang Elektronik dan Aset Kripto

PPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.

Baca Selengkapnya