Ditahan karena Penipuan Proyek Fiktif, PNS Pemkot Tangsel Diberhentikan

Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengambil langkah tegas terkait dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum PNS Pemkot Tangsel, berinisial OM. Dia memerintahkan agar PNS yang sedang ditahan di Lapas Wanita Tangerang ini diberhentikan sementara.

"Pertama saya minta yang bersangkutan diproses hukum dulu. Taati proses hukum, soal pembuktiannya nanti di pengadilan," tegas Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Kamis (13/4).

Benyamin mengaku telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap tersangka OM didasarkan pada surat penahanan kepolisian.

"Ketika sudah ditetapkan tersangka, saat ini saya sudah tugaskan BKPSDM untuk meminta surat penahanan ke Kepolisian. Nanti akan diberhentikan sementara sampai putusan pengadilan inkrah, baru diberhentikan," ungkapnya.

"Menunggu inkrah tapi sekarang diberhentikan dulu sampai (putusan) persidangan," tegasnya.

Dalam kasus dugaan penipuan yang melibatkan oknum ASN, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tidak akan memberikan bantuan atau pendampingan hukum.

"Enggak (bantuan hukum), karena ini pidana kecuali perdata. Pidana itu diusahakan oleh masing-masing, kalau perdata kita siapkan bantuan hukum," jelasnya.

Mantan Wakil Wali Kota Tangsel dua periode ini mengaku juga sudah memberikan peringatan keras terhadap seluruh ASN Pemkot Tangsel, khususnya pejabat struktural pejabat pengelola keuangan daerah, agar mematuhi segala aturan yang berlaku.

"Sudah saya sampaikan kepada semua pejabat struktural dan pemegang anggaran kita agar mematuhi aturan dalam mengelola anggaran daerah, karena nanti konsekuensi kena sanksi hukum keras. Bahkan saya tidak ragu-ragu untuk memberi sanksi sesuai kapasitas kesalahan," ungkap Benyamin.

Selain itu, Benyamin juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan mengkroscek terlebih dahulu kegiatan yang berhubungan dengan kerja-kerja pemerintah.

"Saya minta kepada masyarakat jika ada pegawai pemda yang seperti itu, konfirmasi, lapor ke kita. Karena enggak ada. Semua proses pengadaan barang dan jasa kita lakukan terbuka melalui LPSE, enggak mungkin jual- jual SPK," ucapnya.

Seperti diberitakan, staf Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berinisial OM, ditahan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang. Dia diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan menawarkan paket proyek fiktif pengadaan bantuan sosial (bansos) kepada pengusaha.