Empat partai minta putusan RUU Pemilu ditunda untuk lobi ketum
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat meminta rapat paripurna untuk memutuskan isu krusial RUU Pemilu ditunda Senin (24/7).
Sementara, kata Dadang, 6 partai pendukung pemerintah ingin pengambilan keputusan dilakukan dengan voting hari ini.
"Ya mereka mau minta Senin kita sekarang," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Bagaimana proses sidang sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
Menurut Dadang, 4 partai tersebut berdalih ditundanya pengambilan keputusan karena ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum masing-masing.
"Ya untuk lobi konsultasi ke ketum-ketum partai," jelasnya.
Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan, di forum lobi tadi, fraksi-fraksi terus memperdebatkan masalah penerapan ambang batas pencalonan presiden bersifat inkonstitusional atau tidak.
"Tapi kan ini sudah lama lah jadi ini kan lagu lama. Jadi kita sudah panjang lebar membahas mana yang konstitusional mana yang tidak kontitusional ini kan perdebatan lama di Pansus. Jadi kita menganggap ini bukan hal baru dan sulit dicari titik temu," terangnya.
Nantinya, permintaan 4 fraksi oposisi akan dibahas dan dimintai pandangan dari tiap fraksi di rapat paripurna. Jika pengambilan keputusan dilanjutkan, ke-empat partai akan menyatakan walk out dari ruang sidang.
"Ya bukan voting. Jadi kan diminta pendapat semua faksi, 7 ingin sekarang diharapkan voting yang 3 minta ditangguhkan sampai Senin untuk lobi ke dewa-dewa sana. Tapi kita ingin sekarang," tutur Dadang. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaHakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini
Baca SelengkapnyaDasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnya