Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Empat partai minta putusan RUU Pemilu ditunda untuk lobi ketum

Empat partai minta putusan RUU Pemilu ditunda untuk lobi ketum Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat meminta rapat paripurna untuk memutuskan isu krusial RUU Pemilu ditunda Senin (24/7).

Sementara, kata Dadang, 6 partai pendukung pemerintah ingin pengambilan keputusan dilakukan dengan voting hari ini.

"Ya mereka mau minta Senin kita sekarang," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Dadang, 4 partai tersebut berdalih ditundanya pengambilan keputusan karena ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum masing-masing.

"Ya untuk lobi konsultasi ke ketum-ketum partai," jelasnya.

Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan, di forum lobi tadi, fraksi-fraksi terus memperdebatkan masalah penerapan ambang batas pencalonan presiden bersifat inkonstitusional atau tidak.

"Tapi kan ini sudah lama lah jadi ini kan lagu lama. Jadi kita sudah panjang lebar membahas mana yang konstitusional mana yang tidak kontitusional ini kan perdebatan lama di Pansus. Jadi kita menganggap ini bukan hal baru dan sulit dicari titik temu," terangnya.

Nantinya, permintaan 4 fraksi oposisi akan dibahas dan dimintai pandangan dari tiap fraksi di rapat paripurna. Jika pengambilan keputusan dilanjutkan, ke-empat partai akan menyatakan walk out dari ruang sidang.

"Ya bukan voting. Jadi kan diminta pendapat semua faksi, 7 ingin sekarang diharapkan voting yang 3 minta ditangguhkan sampai Senin untuk lobi ke dewa-dewa sana. Tapi kita ingin sekarang," tutur Dadang. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Partai Buruh Tak Jadi Geruduk Kantor KPU dan DPR
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Partai Buruh Tak Jadi Geruduk Kantor KPU dan DPR

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal

Baca Selengkapnya
Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini
Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini!
RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini!

Dasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya