Fadli Zon nilai larangan rapat di hotel berdampak PHK karyawan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel harus dikoreksi. Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan pemerintah harus fleksibel sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi pengelola hotel.

"Harus fleksibel mana yang boleh rapat di hotel mana yang tidak. Karena kalau terlalu kaku juga akan merugikan pihak hotel, ini harus dikoreksi, jika tidak akan berdampak pada PHK dan pengangguran akan bertambah," kata Fadli Zon sebagaimana dilansir dari antra, Selasa, (9/12).

Fadli mengatakan, ia akan meminta Komisi II untuk mengakaji kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak merugikan sektor lainnya.

Fadli menilai, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang kegiatan rapat di hotel bagi pegawai pemerintahan merupakan hal yang baik. Namun ia khawatir bila maksud baik itu merugikan pihak-pihak lain.

"Hanya saja, jangan sampai maksudnya baik malah merugikan sektor lain. Ini harus dikaji, rapat yang bagaimana yang dilarang di hotel dan mana yang bisa dilaksanakan di gedung pemerintahan," katanya.

Lebih jauh Fadli mengatakan sejatinya pemerintah telah memiliki gedung pertemuan atau aula, namun tidak dilengkapi dengan fasilitas penginapan. Untuk itu lanjut Fadli, pemerintah harus melakukan renovasi dan perawatan agar gedung-gedung milik pemerintah dapat dimaksimalkan sebagai tempat kegiatan rapat.

"Justru biaya renovasi dan perawatan akan lebih besar dari biaya kegiatan di hotel, jadi jangan sampai kebijakan ini menjadi disinsentif," katanya.

Dia berpendapat, bisa saja rapat-rapat skala kecil yang melibatkan peserta lokal dilakukan di gedung milik pemerintah. Tetapi bila rapat diikuti peserta dari sejumlah daerah, akan kesulitan bila gedung pemerintah belum memiliki tempat penginapan.

Ia juga menyarankan, agar pembatasan diberlakukan kepada hotel milik asing, dan memperkuat hotel lokal agar dapat mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja.

"Kami akan mengkaji ulang dengan menteri, harapan kami aturan ini jangan kaku, ada rapat yang di gedung dan di hotel. Karena ini bagian dari unsur pertumbuhan ekonomi," katanya.

Fadli menyebutkan kegiatan rapat di hotel merupakan belanja pemerintah yang menjadi bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau pemerintah tidak belanja, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan, karena belanja pemerintah tidak memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi," katanya.