Fahri sebut ada kelompok tertentu di balik terbitnya Perppu Ormas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga ada kelompok yang berperan dalam keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Kelompok ini disebut anti dengan kelompok tertentu sehingga memanfaatkan kelemahan Presiden Joko Widodo untuk menarik mundur sejarah ke belakang.
"Terus terang ya, saya mencurigai kelompok-kelompok mastermind dari Perppu ini. Saya mencurigai kelompok ini berbahaya. Kita sebagai bangsa perlu waspada bahwa pemerintah kesusupan dari kelompok berbahaya ini," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
Fahri menyebut kelompok ini dibiayai oleh pihak tertentu untuk menyusup dan menggunakan struktur-struktur di pemerintahan untuk menderegulasi aturan soal kebebasan sipil.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Kenapa Orde Baru dibentuk? Orde Baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain: Terjadinya Peristiwa G30S PKI Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya.
-
Siapa yang terlibat dalam pembentukan UU KIP? “UU KIP dulu kan dibahas dengan Komisi I DPR, jadi enggak nyambung dengan Komisi III-nya. Menghasilkan Komisi Informasi Pusat, memang belum dikonstruksikan menjadi lembaga quasi peradilan.
-
Siapa yang terlibat di Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
-
Siapa yang mengendalikan oligarki? Dalam sistem oligarki, kekuasaan politik, ekonomi, atau sosial dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau keluarga.
-
Apa tujuan Orde Baru? Tujuan Orde Baru Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.
"Kemungkinan mereka dibiayai secara sepihak menderegulasi sesuatu yang sangat penting yang kita perjuangkan berdarah-darah, kebebasan sipil dan secara umum ini," tegasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kelompok ini menggunakan negara atas nama Pancasila untuk membuat tafsir sepihak agar ormas tertentu dibubarkan.
"Saya tidak tahu tapi kelompok ini mengancam. Mereka ingin menggunakan negara atas nama Pancasila kemudian membuat tafsir sepihak dan satu lembaga dibubarkan, dicabut izinnya secara sepihak. Ini tidak boleh dibiarkan," ungkap Fahri.
Kecurigaan terhadap kelompok yang berada di balik terbitnya Perppu Ormas ini disebut tidak berada di Indonesia. Namun, kehadiran kelompok itu perlu diwaspadai.
"Saya curiga ini orang tidak ada di Indonesia. Coba itu orang suruh tampil. Kita ingin baca apa dasar berpikirnya itu. Berbahaya sekali," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya, pada pengambilan keputusan negara.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan
Baca SelengkapnyaSyahrul juga tidak menjelaskan terkait pemeriksaan terhadapnya dan langsung masuk ke mobil tahanan KPK.
Baca SelengkapnyaAsal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya"Pengawas pemilu sekarang ini adalah Bawaslu dulu penyelenggaraan pemilu kemendgari di zaman orde baru," kata Mahfud.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan dokumen tersebut didapatkan Firli saat masih menjabat sebagai ketua KPK.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, kelompok tersebut paling banyak korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKubu Firli sebelumnya menuding pengusutan kasus dugaan pemerasan upaya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melindungi tersangka kasus suap rel kereta api, M Suryo.
Baca Selengkapnya