Fitnah Arabisasi dan LGBT di Pariwisata, Pemkab Banyuwangi Beri Penjelasan

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan penjelasan sekaligus membantah terkait kabar bohong atau hoaks yang viral di jagad maya tentang upaya arabisasi dan mendukung Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trangender (LGBT). Isu tersebut digulirkan oleh pengguna media sosial terkait kebijakan pariwisata Pantai Syariah, Pulau Santen di Banyuwangi yang memisahkan pengunjung Laki-laki dan Perempuan.

Konsep pariwisata yang bertujuan untuk membidik pasar wisatawan syariah, dinilai menjadi upaya arabisasi, mengasingkan kebudayaan lokal dan mendukung LGBT oleh seorang warga net.

"Harus asa komitmen bersama, ingin meluruskan kalau berita itu hoaks, fitnah, editing Photoshop. Dan yang bikin bukan orang Banyuwangi yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Kita risau, karena jadi ujian masyarakat Banyuwangi. Prihatin kita bersama seolah membolehkan LGBT ada di pantai, diviralkan, ini mengganggu," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda saat jumpa pers di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (29/6).

Status facebook akun Kajitow Elkayeni dengan judul "Di Tanah Hindu Banyuwangi Itu, Arabisasi Dipaksakan Tumbuh" dipublis pada 27 Juni 2019. Hingga kini status itu mendapatkan 1,4 ribu tanggapan emotion dan suka, 262 komentar dan 642 pembagian.

Selain itu, juga terdapat meme yang tersebar di facebook, salah satunya oleh akun Arie Infernum El-Nashhara mengunggah foto berisi pasangan LGBT. Pemkab Banyuwangi menilai foto tersebut merupakan editan. Foto tersebut telah disebarkan hingga seribu kali sejak diunggah pada 26 Juni 2019.

Bramuda menjelaskan, Pantai Syariah yang dibuat oleh Pemkab Banyuwangi merupakan salah satu strategi memikat kunjungan wisatawan dengan kategori segmentasi syariah, tidak lebih.

"Ditempa isu yang mengatasnamakan pribadi, menjust pemerintah, budayawan, terkait pantai syariah. Segmentasi ada, banyak pesantren, kita pilih. Kita ambil saat munculnya Raja Salman ke Bali. Kebutuhan segmen ada. Kami gak pilih pilih segmen," katanya.

Lebih lanjut, kata Bramuda, Pantai Syariah dibuat untuk mengangkat perekonomian masyarakat pesisir dan membuat kawasan pantai menjadi lebih bersih dan tertata.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, terkait beredarnya isu yang hoaks tersebut, pihaknya meyakini bahwa masyarakat Banyuwangi sudah dewasa untuk menanggapi hal tersebut, dalam artian tidak mudah diadu domba.

"Sebenarnya tidak risau, cuma capek menjawabnya. Banyuwangi sangat toleran. Ada tulisan dari luar, Banyuwangi punya pengalaman masa lalu yang tidak terkoyak. Tapi di medsos kita lelah menjawab. Kita dinilai mengalienasi (mengasingkan) budaya using. Bisa dilihat, ada banyak festival yang mendukung kebudayaan Using," ujar Anas.

Bentuk dukungan yang jelas terhadap kebudayaan lokal, kata Anas, bisa dilihat dari arsitektur mulai dari perhotelan, perkantoran, puskesmas dan lainnya untuk mengadopsi arsitektur Using.

"Sampai di pendopo kita angkat rumah using, mewajibkan arsitektur meearnai bangunan hotel dll. Staf kita harus memakai baju adat, udeng, saya capek jawab, biar budaya wan yang jawab," kata Anas.

"Banyuwangi jauh kebih dewasa, punya sejarah kekompakan umat beragama," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi I Komang Sudira A yang hadir menjelaskan, penyebaran isu tanpa bukti itu merupakan kezaliman untuk masyarakat Banyuwangi. Tidak ada umat Hindu di Banyuwangi yang berpikiran seperti maksud dalam status tersebut. Umat Hindu Banyuwangi hanya menjalankan garis hidupnya dan meyakini Karmapala.

"Persepsi yang diungkap, dibangun untuk kepentingan pribadi, entah siapa yang menyuruh, di Hindu tidak ada semacam itu, kami percaya dengan hukum karmapala. Ini sudah mendzolimi -meminjam istilah saudara Muslim- masyarakat Banyuwangi, yang ada di Banyuwangi maupun di luar. Saya harap tidak perlu khawatir, kalau berlaku jahat, maka akan menerima akibatnya," ujarnya. (mdk/paw)