Gara-Gara Beda Keyakinan, Slamet Ditolak Mengontrak Rumah di Bantul

Merdeka.com - Satu keluarga mendapatkan penolakan dari pengurus kampung saat akan mengontrak rumah di Padukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Keluarga yang dikepalai oleh Slamet Jumiarto (42) ini mendapat penolakan karena adanya aturan padukuhan yang melarang warga beda keyakinan untuk tinggal di sana.

Aturan padukuhan itu tertuang dalam surat keputusan bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015. Dalam surat itu warga Padukuhan Karet ini sepakat tidak mengizinkan warga yang berbeda keyakinan untuk bermukim di wilayahnya. Kesepakatan ini berlaku sejak surat itu disahkan pada 19 Oktober 2015.

Slamet mengaku saat mengontrak rumah di Padukuhan Karet sejak 29 Maret 2019, dia tak tahu jika ada peraturan tersebut. Dia baru tahu saat melaporkan kepindahannya ke Ketua RT pada hari pertama kepindahannya.

Saat itu Slamet membawa surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah kepada Ketua RT. Ketua RT yang melihat keterangan agama Slamet pun keberatan.

Keberatan dengan penolakan dari Ketua RT, Slamet mencoba menemui ketua kampung. Saat bertemu, Slamet mendapatkan penolakan yang serupa. Ketua kampung mengaku jika penolakan itu berdasarkan kesepakatan warga sejak tahun 2015.

"Kemudian paginya saya ketemu ketua kampung itu pun juga ditolak kemudian saya pingin ketemu Pak Dukuh (dusun) cuma waktu kemarin belum tahu rumahnya belum tahu namanya. Mungkin karena saya terlalu emosi dengan hal ini, kemudian saya langsung melaporkan hal ini ke sekretaris Sultan HB X (Hamengku Buwono X)," ujar Slamet di kontrakannya, Selasa (2/4).

Mendapat penolakan karena alasan berbeda keyakinan, Slamet pun mengadukan masalahnya ke Sekretaris Sultan HB X. Laporan ini kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelahnya kemudian digelar mediasi antara Slamet dengan pengurus Padukuhan Karet, tokoh masyarakat dan pengurus Desa Pleret.

Dalam mediasi itu, keinginan Slamet untuk tetap mengontrak di Padukuhan Pleret pun tetap ditolak. Slamet pun sempat bersikeras untuk tinggal, karena dia telah membayar uang kontrakan sebesar Rp 4 juta dan pemilik kontrakan tak keberatan jika rumah itu dikontrak Slamet.

Mediasi pun kembali digelar pada Senin (1/4) malam. Dalam mediasi itu sempat muncul usulan agar Slamet diizinkan tinggal selama 6 bulan, sedangkan 6 bulan sisanya akan dikembalikan dalam bentuk uang.

"Kalau tidak satu tahun saya mending minta uangnya lagi full satu tahun kepada saya. Kalau hanya 6 bulan kan buat apa. Sama aja penolakan secara halus kepada saya. Kalau memang boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak gitu aja," papar pria yang berprofesi sebagai seniman ini.

Usai mediasi itu, Slamet pun melunak. Dia siap pindah asalkan uang kontrak yang telah dibayarnya dikembalikan utuh. Meskipun demikian, Slamet berkeras agar aturan yang dianggapnya diskriminatif itu dihapus.

"Saya mengalah asalkan surat (aturan) mereka direvisi karena bagi saya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu mengharuskan supaya warga pendatang yang ngontrak atau tinggal harus beragama Islam itu tertulis di dalam di surat peraturan. Itukan enggak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tegas Slamet.

Kepala Dukuh Karet, Iswanto membenarkan terkait aturan yang disepakati oleh warga yang melarang warga non-Muslim untuk tinggal di wilayahnya. Aturan itupun telah disepakati oleh warga dan pengurus Padukuhan.

"Aturannya itu intinya, penduduk luar Karet yang beli tanah itu tidak diperbolehkan yang non-Muslim. Sudah kesepakatan warga masyarakat," tutup Iswanto.