Hakim Perintahkan Kabareskrim dan Bharada E Hadir di Sidang Gugatan Perdata Deolipa

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta para tergugat hadir dalam sidang gugatan perdata mantan Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara dan M Burhanuddin sebagai pihak penggugat.

"Kami akan melakukan pemanggilan terhadap para tergugat," ucap ketua majelis hakim, Siti Hamidah, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Pihak tergugat di antaranya, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Pengacara Ronny Talapessy dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto.

Majelis hakim dalam sidang telah menyatakan berkas yang diajukan Deolipa lengkap. Untuk selanjutnya, hakim memerintahkan tim panitera untuk melayangkan surat kepada para tergugat.

"Memerintahkan untuk melakukan pemanggilan kepada para tergugat," ucap Siti.

Dengan begitu, Majelis hakim menyatakan sidang bakal dilanjutkan pekan depan pada 21 September 2022 untuk memulai pemeriksaan materi pokok gugatan perdata.

Materi Gugatan Perdata

Dalam gugatan ini, tercatat ada tiga pihak tergugat. Mereka adalah Bharada Richard alias E, Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Bharada E saat ini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

"Intinya alasan kami menggugat adanya suatu dugaan penandatanganan surat kuasa baru, penandatangan pencabutan kuasa di bawah tekanan yang pertama," sebut Deolipa.

Faktor selanjutnya, kata Deolipa, surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil. Kemudian, tidak ada alasan pembenaran atau dugaan pengosongan tanda tangan atau ada dugaan tanda tangan palsu.

"Tuntutan kami adalah intinya sih kami minta tetap saja kami sebagai pengacaranya yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata dia.

Atas gugatan itu, Deolipa berharap nantinya hakim menyatakan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku tergugat I bisa dibatalkan batal demi hukum. Dan tergugat III sebagai itikad jahat dan melawan hukum.

Bahkan, Deolipa juga menggugat ketiga pihak tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 15 miliar. Nilai tersebut guna membayar upah Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara sebelumnya.

"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp15 miliar," sebutnya.