Hanya 13 hotel di Bali layak untuk kepala negara APEC
Merdeka.com - Sebanyak 21 kepala negara akan menghadiri KTT APEC di Bali awal Oktober mendatang. Namun, sampai saat ini hanya ada 13 hotel yang layak digunakan menginap kepala negara.
"Dari hasil verifikasi, hanya 13 hotel yang layak untuk menginap kepala negara," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Cokorda Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Kamis (26/9).
Dia menjelaskan, ada 40 hotel berbintang di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya yang masuk dalam daftar verifikasi. Verifikasi itu menyangkut standar keamanan, sanitasi dan fasilitas lainnya.
-
Siapa pemilik hotel di Bali yang terbengkalai? Hotel yang memiliki luas wilayah yang sangat besar ini disebut-sebut sebagai kepunyaan Hutomo Mandala Putra yang juga dikenal sebagai Tommy Soeharto.
-
Bagaimana kualitas SDM hotel di Bali? Mengenai kualitas SDM Bali, kata dia, sebenarnya tak perlu diragukan lagi dari segi hospitality maupun indikator lainnya. SDM Bali juga mampu bersaing dengan ekspatriat yang mencari kerja di Bali hanya dengan mengandalkan kemampuan bahasa asingnya.
-
Siapa pemilik hotel? Pemilik hotel, Jim dan Whit Hanks, mengatakan mereka merasa terhormat memiliki peran dalam sejarah lokal.
-
Kenapa Bali tidak punya gedung tinggi? Selain karena alasan mempertahankan tradisi, masyarakat di Bali juga meniadakan pembangunan gedung tinggi agar kelestarian alam bisa tetap terjaga.
-
Kenapa pengunjung dilarang berisik di hotel? Pengelola Wisma Kaliurang, Bapak Agus, mengatakan bahwa siapapun yang menginap di tempat itu dilarang membuat kegaduhan di atas jam 12 malam.
-
Kenapa negara ini bukan pilihan utama WNI untuk berlibur? Menurut Ira Wibowo, negara yang ia kunjungi bukanlah pilihan utama WNI untuk berlibur.
Namun PHRI bekerjasama dengan kepolisian sampai saat ini baru berhasil memverifikasi 26 hotel. Dari jumlah itu, hanya 16 hotel yang dianggap lolos verifikasi. Setelah diverifikasi lebih dalam, hanya hanya 13 hotel yang dianggap layak untuk dihuni oleh para kepala negara yang akan menghadiri KTT APEC nanti.
"Ada juga hotel bintang lima yang tidak memenuhi standar untuk bisa dihuni seorang kepala negara," ujar mantan Bupati Gianyar ini.
Atas temuan itu, PHRI Bali tidak merekomendasikan kepala negara menginap di hotel yang tak memenuhi standar. "Itu fakta, sedangkan kewenangan bukan di pihak kami," pungkas Cokorda. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif hotel secara mendadak, justru bisa merugikan sektor pariwisata.
Baca SelengkapnyaAda pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca SelengkapnyaPengerukan tebing menjadi sorotan para netizen karena dianggap merusak lingkungan alam Bali.
Baca SelengkapnyaSudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca SelengkapnyaUpaya peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait besaran pajak spa dan klasifikasinya ke jasa hiburan, diharapkan merevisi besaran tarif pajak spa.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.
Baca SelengkapnyaPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.
Baca SelengkapnyaPenilaian AirHelp dalam menentukan daftar bandara terburuk dunia mempertimbangkan berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati juga menolak keras pembangunan bandara baru di Bali tersebut
Baca SelengkapnyaKebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca Selengkapnya