IKAHI Desak Pengacara D yang Serang Hakim Dituntut Pidana

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) berharap Desrizal Chaniago, kuasa hukum Tomy Winata yang menyerang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diproses secara hukum. Ketua Umum PP IKAHI, Suhadi, juga mendesak agar pelaku juga diproses dalam sidang etika profesi.

"Menuntut keras agar pengacara tersebut diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Suhadi, dalam konferensi pers di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Suhadi juga menyampaikan bahwa pihaknya menilai apa yang dilakukan pengacara Tomy kepada hakim telah melanggar etika profesi advokat. Padahal seorang advokat harus menjunjung tinggi profesinya.

Orang lain juga bertanya?

"Melanggar etika profesi advokat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pengacara tersebut," jelasnya.

IKAHI juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh sang pengacara jelas merupakan bentuk merendahkan wajah lembaga peradilan di Indonesia. "Adalah tindakan contemp of court yang melecehkan dan merendahkan martabat atau marwah badan peradilan," tegas Suhadi.

Sebagai lembaga yang menaungi hakim seluruh Indonesia, PP IKAHI kata Suhadi, akan secara berkesinambungan mengawal proses hukum pengacara tersebut. "PP IKAHI berkomitmen mengawal proses hukum terhadap pengacara tersebut," komitmen Suhadi.

Sebelumnya, dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat serangan saat membacakan putusan perdata dengan penggugat Tomy Winata melawan PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Penyerangan dilakukan kuasa hukum penggugat, D.

Gugatan perdata Tomy Winata sebagai penggugat teregistrasi dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/Jkt.Pst.

"Bermula ketika majelis hakim tengah mengadakan putusan yang mana pertimbangan mengarah uraian bermuara petitum ditolak, sehingga kuasa dari pihak TW selaku penggugat berinisial D berdiri dari tempat kuris duduknya. Sebagai kuasa penggugat melangkah ke depan majelis hakim yang sementara membacakan pertimbangan," ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makmur di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)