Follow
Jika lewat KPK, Jokowi khawatir Budi Gunawan tak lolos kapolri
Merdeka.com - Pengamat Kepolisian Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI), Bambang Widodo Umar, menilai pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri tak elok. Sebabnya pencalonannya tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Banyak pihak memang sudah menyorot rekam jejak Budi Gunawan yang dianggap buruk lantaran pernah tersandung rekening gendut. Bahkan banyak yang mengkritiknya karena Budi dulunya adalah pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri.
"Ada kesan presiden khawatir bila si calon kapolri mendapat catatan merah dari KPK, lalu tak bisa diterima oleh DPR," kata Bambang kepada merdeka.com, Senin (12/1).
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa alasan PDIP memecat keluarga Jokowi? Anggota tersebut dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan kepada calon yang tidak sesuai dengan keputusan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Presiden 2024.
Bambang juga menganggap pemilihan Budi sebagai pengganti Jenderal Sutarman juga bermuatan politis. "Kesan nepotisme karena ada dorongan dari PDIP, yang hal itu seharusnya dihindari oleh presiden."
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca Selengkapnya
Dia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.
Baca Selengkapnya
Hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi menjadi peristiwa politik yang menyita perhatian di tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Faldo meyakini Adian juga pernah berbeda pendapat dengan pimpinan partainya.
Baca Selengkapnya
Dia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
MK menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Rabu, 27 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya
Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca Selengkapnya
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya
Eros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya