Kader NU Jawa Timur sebut struktur pengurus PBNU beraroma politis

Merdeka.com - Mantan Sekretaris PWNU Jawa Timur, Ahmad Heri menyesalkan struktur kepengurusan PBNU 2015-2020. Dia menduga struktur saat ini diwarnai banyak politisi yang akan membuat visi sosial kemasyarakatan NU menjadi hilang.

"Sistem AHWA dan para ulama NU itu sebenarnya baik, namun ada politisi yang memanfaatkan maksud baik para ulama itu, sehingga AHWA bukan lahir melalui proses pemahaman, tapi melalui proses rekayasa dan manipulasi sistemik," katanya, di Surabaya, Minggu (23/8).

Menurut mantan aktivis IPNU Jatim yang juga jebolan Pesantren Denanyar Jombang itu, bila para ulama tidak hati-hati, maka kepengurusan NU ke depan akan menjadi 'pasar malam' politisi yang tujuannya bukan untuk NU tapi kepentingan politik praktis, seperti pilpres, pilgub, atau pilkada.

"Sebagai kader NU, saya menyesalkan struktur kepengurusan PBNU sekarang, terutama posisi strategis, justru diduduki para politisi, baik di jajaran ketua tanfidziyah maupun jajaran sekjen. Itu posisi strategis yang tidak perlu ditutupi untuk pilpres, pilgub, pilkada, dan kepentingan politik praktis lainnya," katanya dilansir Antara.

Oleh karena itu, kata dia, para ulama harus mengembalikan NU kepada visi sosial kemasyarakatan yang merupakan tujuan utama dari para pendiri NU untuk membawa kebaikan masyarakat secara pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan moral keagamaan.

"Para pendiri NU merintis ormas itu melalui taswirul afkar, nahdlatul wathon, nahdlatut tujjar, dan akhirnya Komisi Hijaz. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, bukan elite. Kalau tidak bisa dikembalikan ya digempur saja," katanya.

Dia mengemukakan hal itu menanggapi struktur PBNU 2015-2020 yang dipimpin Rais Aam KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Dr (HC) Said Aqil Siroj dengan memasukkan sejumlah politisi, di antaranya Helmy Faisal, Robikin Emhas, Sulthonul Huda, dan lainnya.

Diketahui, bukan hanya dari berbagai daerah, namun kepengurusan organisasi besar di Indonesia ini juga diisi oleh beberapa politikus maupun pejabat negara. Salah satunya Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Mustasyar atau Penasihat NU.

Selain itu, dalam susunan kepengurusan PBNU, tercantum pula nama Saifullah Yusuf yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus politikus partai Demokrat dan Imam Aziz, Nusron Wahid yang merupakan Kepala BNP2TKI sekaligus politikus partai Golkar. Keduanya mendapat jabatan sebagai jajaran ketua di PBNU.

Posisi Wakil Ketua Umum juga diisi oleh Slamet Effendy Yusuf, yang merupakan politikus Partai Golkar. Sementara Helmy Faishal Zaini yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipilih menjadi sekretaris jenderal PBNU. (mdk/efd)