Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kalah Gugatan, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi Didenda Terkait Kebakaran Hutan di Jambi

Kalah Gugatan, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi Didenda Terkait Kebakaran Hutan di Jambi Ilustrasi Kebakaran Hutan. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Jambi mengabulkan sebagian gugatan perdata diajukan Menteri Lingkungan Hidup terkait kasus kebakaran hutan di Provinsi Jambi 2015. Hakim memerintahkan tergugat dalam hal ini PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi membayar ganti rugi Rp430 miliar. Gugatan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin (13/4).

Menteri Lingkungan Hidup diwakili oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi. Dalam gugatan perdata dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb, dijelaskan bahwa kebakaran di lahan perkebunan milik PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi tahun 2015 menyebabkan kerusakan ekologis. Dalam gugatan itu disebutkan negara mengalami kerugian Rp160 miliar. Uang itu dikeluarkan untuk menanggung biaya pemulihan ekologi.

"Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengupayakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang sudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan supaya tidak melakukan kelalaian yang sama dikemudian hari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).

Hari menjelaskan, selama satu tahun berjalan akhirnya perkara gugatan perdata tersebut diputus oleh Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jambi dengan amar putusan pada pokoknya mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat antara lain menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat.

"Kerugian Ekologi Rp112.170.187.500, Kerugian Ekonomis Rp47.924.148.000. Total seluruhnya Rp160.094.335.500," ujar Hari.

Kemudian, hakim juga memutuskan menghukum tergugat untuk membayar biaya pemulihan kepada penggugat. "Biaya pemulihan Rp366.000.000.000, biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang Rp13.462.687.500,- biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut Rp18.000.000.000, biaya revegetasi Rp30.000.000.000, biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup Rp86.000.000, biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan Rp2.900.000.000. Total seluruhnya Rp430.448.687.500," ujar dia.

Hari mengungkapkan dalam membuktikan dalil gugatannya tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 7 saksi dan 11 ahli selama proses persidangan. Salah satunya mantan Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif yang kapasitasnya sebagai seorang ahli lingkungan hidup.

"La Ode menyampaikan jika korporasi bisa dihukum membayar ganti kerugian mutlak atas akibat kelalaian dalam melaksanakan usahanya, misalnya tidak mempersiapkan sarana prasarana pencegah kebakaran lahan hutan," ujar Hari.

Atas putusan Majelis Hakim PN Jambi tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara menyatakan menerima sambil menunggu ada tidaknya upaya hukum banding dari pihak Tergugat.

Reporter: Ady Anugrahadi

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Warga Tanah Merah Menang Lawan Pertamina di Pengadilan
Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Warga Tanah Merah Menang Lawan Pertamina di Pengadilan

Tak tanggung-tanggung, Hakim meminta Pertamina untuk membayar ganti rugi total Rp23,1 miliar.

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Sidang Harvey Moeis, Hakim Heran PT Timah Rusak Lingkungan Sampai Rp271 T Tapi KLHK Beri Penilaian Baik
Sidang Harvey Moeis, Hakim Heran PT Timah Rusak Lingkungan Sampai Rp271 T Tapi KLHK Beri Penilaian Baik

Penilaian itu terkait dengan pengelolaan lingkungan tambang kepada PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Beraksi Bak Petugas Damkar, Potret Gagah Jenderal Dudung Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Jambi
Beraksi Bak Petugas Damkar, Potret Gagah Jenderal Dudung Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di Jambi

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman terjun langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan di kebun sawit Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ul, Kabupaten Muaro Jambi

Baca Selengkapnya
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung
Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Kasus Korupsi Lelang, Ini Respons Kejagung

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Hakim Tolak Praperadilan Syahrul Yasin Limpo
Hakim Tolak Praperadilan Syahrul Yasin Limpo

Hakim menilai status tersangka SYL dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.

Baca Selengkapnya
Ini Hitungan Korupsi Rp271 Triliun Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis dan Helena Lim
Ini Hitungan Korupsi Rp271 Triliun Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis dan Helena Lim

Adapun angka rasuah yang ditaksir hingga Rp 271 triliun itu didapatkan dari hitungan kerugian perekonomian negara.

Baca Selengkapnya
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya

Penghentian itu tertuang dalam Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.

Baca Selengkapnya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya

Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya