Kapolda Sumut: Ada 8 titik wilayah rawan potensi radikal

Merdeka.com - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, terdapat delapan wilayah rawan terjadi penyebaran paham radikal di Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya, Paulus belum bisa merinci delapan wilayah tersebut.

"Wilayah yang berpotensi radikal itu ada delapan titik," kata Paulus di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9).

Sementara itu, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Utara, Kombes Dedy Kusumabakti menambahkan, tempat ia bertugas memang memiliki potensi penyebaran radikalisme. "Potensinya (radikal) ada, kami antisipasi sejak awal," tutur Dedy di tempat yang sama.

Lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang sekiranya berpotensi menjadi lokasi tumbuhnya paham radikal di Sumatera Utara. Selain itu, pihaknya pun juga menilai setidaknya ada lima kelompok yang sedang dalapan pengawasan jajarannya yang berada di delapan daerah tersebut.

Dedy pun mengungkapkan bahwa pengawasan tak hanya dilakukan terhadap lima kelompok saja. Namun, jajarannya juga melakukan pengawasan terhadap perorangan yang sekiranya adanya potensi penyebaran paham radikal.

"Kami petakan setiap kegiatan. Ada yang berkelompok, kami awasi. Ada juga yang potensi jadi lone wolf, kami awasi juga," ungkapnya.

Untuk mencegah adanya penyebaran paham radikal, Dedy pun juga melakukan kerja sama dengan para Direktur Intelkam dari sejumlah Polda yang berbatasan dengan Sumatera Utara.

"Kami kerja sama dengan para Dir Intelkam, komunikasi intens dengan Mabes Polri juga. Kami juga ada tim anggota Dit Intelkam untuk monitoring orang-orang yang diduga punya kecenderungan paham radikal," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan di media sosial yang dinilai kerap kali membagikan konten-konten yang dianggap radikal.

"Kami monitoring medsos dan konten-konten radikal," katanya.

Upaya merangkul tokoh masyarakat dan menyelenggarakan diskusi tentang kontra radikal juga diselenggarakan secara rutin dalam upaya menangkal penyebaran paham radikal di Sumut.