Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Minta THR ke Pihak Swasta, Kepala BNN Tasikmalaya Diperiksa BNN Pusat

Kasus Minta THR ke Pihak Swasta, Kepala BNN Tasikmalaya Diperiksa BNN Pusat Surat BNN Kota Tasikmalaya Minta THR ke PO Bus Viral di Media Sosial. ©2023 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Sejumlah pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya diperiksa oleh BNN Republik Indonesia (RI). Pemeriksaan tersebut merupakan buntut dari surat permintaan tunjangan hari raya (THR) yang ditujukan ke salah satu perusahaan otobus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Di antara pegawai yang diperiksa, ada Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat (Jabar) Brigjen Pol M Arief Ramdhani. Arief mengatakan bahwa pihaknya melakukan rangkaian proses pemeriksaan internal kepada pegawai BNN Kota Tasik.

"Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kepada rekan-rekan," kata dia kepada wartawan, Rabu (11/4).

Arief juga mengingatkan kepada seluruh pegawai BNN untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. Hal yang perlu dilakukan oleh para pegawai BNN juga adalah menjaga integritas.

Sementara itu, Sub koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tasikmalaya, Ridwan Jumiarsa mengatakan bahwa terkait surat THR ke perusahaan otobus sudah disampaikan langsung Kepala BNN Kota Tasikmalaya.

"Menurut keterangan kepala BNN Kota Tasikmalaya, surat tersebut tidak jadi dikirim ke PO Budiman, tapi ditarik kembali," kata Ridwan kepada wartawan.

Ia juga menyebut bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Kepala BNN Kota Tasikmalaya, surat permintaan THR baru dibuat satu dan baru dikirimkan ke perusahaan otobus antar kota antar provinsi (AKAP) di Kota Tasikmalaya.

Ridwan menjelaskan bahwa kasus surat THR itu saat ini dalam penanganan BNN RI dengan memeriksa sejumlah pegawai yang terlibat.

Sebelumnya, sebuah surat dengan kop Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya beredar luas di masyarakat. Yang menjadi sorotan adalah isi surat tersebut yang meminta paket tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan otobus (PO) di Kota Tasikmalaya.

Surat tersebut diketahui bernomor B/1591V/KA/SU.00/2023/BNNK-TSM, dan dikeluarkan tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim. Foto surat tersebut tersebar di aplikasi perpesanan warga dan juga wartawan.

Terkait surat tersebut, humas PO bus yang dituju, Ahmad Luzen kepada wartawan mengaku belum menerima surat yang fotonya tersebar. Namun walau begitu dirinya sudah mengetahui isi dari surat tersebut.

“Untuk suratnya belum kami terima, masih simpang siur namun berita itu sudah menyebar. Adapun kaitan dengan THR, tentunya kami berpikirnya karyawan diutamakan,” katanya, Selasa (11/4).

Sementara itu, Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim kepada wartawan membenarkan bahwa surat tersebut memang berasal dari pihaknya. Surat tersebut ditujukan kepada PO Bus Budiman Tasikmalaya, kaitan permohonan THR atau paket untuk lebaran.Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diketahui BNN Kota Tasikmalaya.

“Tujuannya untuk memberikan tambahan aja anggota, itu dalam bentuk barang, sembako atau apa," katanya kepada wartawan.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berjam-jam Puspom TNI dan KPK Geledak Kantor Basarnas
Berjam-jam Puspom TNI dan KPK Geledak Kantor Basarnas

Penggeledahan itu berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Saksi Mahkota: SYL Pernah Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR
Saksi Mahkota: SYL Pernah Minta THR Rp500 Juta untuk Anggota DPR

Saksi Mahkota mengungkapkan ada permintaan dari SYL untuk anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Marsekal Henri Buka Suara soal Penetapan Tersangka Suap oleh KPK
Kepala Basarnas Marsekal Henri Buka Suara soal Penetapan Tersangka Suap oleh KPK

Henri Alfiandi akan mengikuti segala proses hukum yang ditangani KPK.

Baca Selengkapnya
Cerita Pejabat Kementan Setop Bagi-Bagi Uang THR ke Anak Buah SYL Gara-Gara Kasus Korupsi Diendus KPK
Cerita Pejabat Kementan Setop Bagi-Bagi Uang THR ke Anak Buah SYL Gara-Gara Kasus Korupsi Diendus KPK

Arahan untuk menyiapkan sejumlah uang THR itu berasal dari anak buah SYL.

Baca Selengkapnya
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK
Pejabat Basarnas Kena OTT KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Minta Pungutan di Kementan Buat Bayar Cicilan Alphard hingga Kartu Kredit
Syahrul Yasin Limpo Minta Pungutan di Kementan Buat Bayar Cicilan Alphard hingga Kartu Kredit

SYL memerintahkan bawahannya untuk melakukan penarikan.

Baca Selengkapnya
Siang Ini, TNI Datangi Gedung KPK Minta Bukti Kepala Basarnas Tersangka Suap
Siang Ini, TNI Datangi Gedung KPK Minta Bukti Kepala Basarnas Tersangka Suap

Salah satu yang akan dibahas nanti soal harapan agar kasus Kepala Basarnas ini dilanjutkan hingga penuntutan oleh Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Puspom TNI dan KPK Sita 2 Boks dan 1 Koper dari Kantor Basarnas, Ini Isinya
Puspom TNI dan KPK Sita 2 Boks dan 1 Koper dari Kantor Basarnas, Ini Isinya

Puspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas selama tujuh jam.

Baca Selengkapnya
Curhat Saksi Kebingungan Bikin SPJ Gara-Gara Ulah SYL Peras PNS Kementan
Curhat Saksi Kebingungan Bikin SPJ Gara-Gara Ulah SYL Peras PNS Kementan

SYL memeras PNS Kementan yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya
Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap
Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap

Terjaring OTT, Pejabat Basarnas Ditangkap KPK di Cilangkap

Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Pakai 'Tangan' Anak Buah Terima Suap Rp900 juta Lebih
Kepala Basarnas Pakai 'Tangan' Anak Buah Terima Suap Rp900 juta Lebih

Adapun uang yang diamankan dalam OTT sebesar Rp999,7 juta yang tersimpan dalam tas.

Baca Selengkapnya
OTT Pejabat Basarnas Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
OTT Pejabat Basarnas Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Basarnas yang terjaring OTT terlibat tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya