Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Ritual Maut di Jember, Khofifah Dorong Penertiban Padepokan Spiritual

Kasus Ritual Maut di Jember, Khofifah Dorong Penertiban Padepokan Spiritual Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Insiden ritual maut yang dilakukan kelompok spiritual Tunggal Jaya Nusantara, membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pengawasan terhadap aliran tertentu. Khofifah meminta agar ada pemilahan yang lebih tegas, apakah ritual tersebut terkait penyimpangan ajaran agama atau kultur budaya.

"Saya mendengar, kelompok seperti ini bukan hanya Tunggal Jaya Nusantara. Tidak hanya di Jember saja. Ini perlu dikaji, apakah budaya atau agama, sehingga pengaturannya bisa lebih jelas. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten juga bisa bersikap lewat kepala KUA (tingkat kecamatan)," kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Senin (14/2).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Jember seperti bupati dan wabup, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim dan Kajari jember. Selain itu, turut hadir pula Kepala Kemenag Jember, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) serta beberapa perwakilan pesantren besar di Jember.

"Karena ini terkait dengan patologi sosial, peran ormas Islam saya harap bisa lebih diperkuat juga," ujar perempuan yang juga Ketua PP Muslimat NU ini.

Selain mendukung rencana pengetatan aktivitas di pantai yang berbahaya, Khofifah juga mendorong bupati Jember untuk membuat regulasi yang lebih ketat terhadap padepokan tertentu seperti dalam kasus kelompok Tunggal Jaya Nusantara.

"Untuk padepokan-padepokan, ini perlu ada tertib sosial yang lebih tertata lagi. Perkecualian untuk padepokan silat yang struktur dan kegiatannya sudah jelas," ujar Khofifah.

Khofifah membandingkannya dengan kasus padepokan Kanjeng Dimas yang terjadi di Probolinggo beberapa tahun silam. Kasus tersebut menelan banyak korban dengan modus penggandaan uang. Namun belum ada regulasi yang secara tegas mengatur soal padepokan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

"Kalau Jember bisa menyiapkan referensi legal, ini bisa diikuti daerah yang lain. Seperti dulu di Probolinggo ada padepokan Kanjeng Dimas," tutur Khofifah.

Keberadaan regulasi dari Pemkab ini, diharapkan bisa menjadi landasan bagi aparat seperti Polri melalui struktur terendah, yakni Babinkamtibmas, untuk melakukan pengawasan secara langsung.

"Sehingga misal Babinkamtibmas mau turun, ada pijakannya. Misal peribadatan, harus seperti ini, ada kumpul-kumpul sampai malam. Jadi perlu ada pijakannya," pungkas Khofifah.

Setelah memimpin rakor, Khofifah mengunjungi keluarga korban untuk memberikan santunan. Dalam kasus ritual maut yang dilakukan kelompok Tunggal Jaya Nusantara pada Minggu (13/2) dini hari kemarin, 11 orang kehilangan nyawa. Sedangkan 12 orang lainnya, termasuk pimpinan kelompok yakni Nurhasan alias Hasan, berhasil selamat.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap Pembagian Tugas Khofifah dan Emil Dardak Menangkan Pilkada Jatim
Terungkap Pembagian Tugas Khofifah dan Emil Dardak Menangkan Pilkada Jatim

Khofifah masih bungkam soal wilayah khusus yang dipetakan olehnya dalam pilgub jatim.

Baca Selengkapnya
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif
Kericuhan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Kemenag Surabaya Keluarkan Edaran Larangan Pengajian Provokatif

Kemenag Surabaya akan berkoordinasi dengan Kepolisian saat di singgung apakah akan mengeluarkan larangan resmi terhadap Ustaz Syafiq berceramah di Surabaya.

Baca Selengkapnya
4 Fakta Jatim Kiblat Kerukunan Umat Beda Agama di Indonesia, Pemimpinnya Hargai Semua Agama
4 Fakta Jatim Kiblat Kerukunan Umat Beda Agama di Indonesia, Pemimpinnya Hargai Semua Agama

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur melebihi rata-rata nasional.

Baca Selengkapnya
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Satpol PP dan Tim Pakem Kembali Segel Tempat Ibadah Ahmadiyah di Garut
Satpol PP dan Tim Pakem Kembali Segel Tempat Ibadah Ahmadiyah di Garut

Satpol PP bersama tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) menyegel satu unit bangunan di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/7).

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cagub Khofifah Beri Pesan Tegas Usai Nyoblos Pilkada: Kawal Suara Rakyat!
VIDEO: Cagub Khofifah Beri Pesan Tegas Usai Nyoblos Pilkada: Kawal Suara Rakyat!

Khofifah optimis dengan hasil Pilkada Jawa Timur hari ini

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Baca Selengkapnya
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu

Pihak cenderung menolak praktik budaya dan kearifan lokal seringkali belum memahami agama dengan komprehensif.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang

turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.

Baca Selengkapnya
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

Tujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.

Baca Selengkapnya