Kawal Proyek Pemerintah, Kejari Tanjung Perak Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 166 M
Merdeka.com - Sepanjang tahun 2018 ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya berhasil menyelamatkan uang negara, yang berasal dari anggaran proyek-proyek pemerintah sebesar Rp 166 miliar.
Penyelamatan anggaran tersebut, berkaitan dengan upaya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), mengawal pelaksanaan proyek di lingkungan Pemkot Surabaya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie menyatakan, TP4D selama ini telah mengawal setidaknya 45 kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang dilakukan Tim Patroli? Sebanyak sembilan anggota tim patroli perintis Polres Bekasi Kota diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya setelah tujuh remaja ditemukan tewas di kali. Tujuh remaja tewas saat kabur dari anggota kepolisian yang melakukan patroli.'Sampai dengan saat ini, yang diperiksa itu ada 9 anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, saat dikonfirmasi, Senin (23/9).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang berperan penting dalam keberhasilan program PTSL di Jawa Timur? “PTSL dapat berjalan dengan baik apabila ada koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, Pemda, dan berbagai pihak. Keberhasilan PTSL ini tidak hanya Kementerian ATR/BPN saja, namun ada peran dari Pemda dan masyarakat setempat,“
-
Apa yang dilakukan TNI-Polri di Pemalang? 'Patroli ini kami lakukan agar personel TNI-Polri dapat menyampaikan woro-woro terkait kamtibmas secara door to door dengan menyambangi rumah warga, sekaligus membagikan sedikit bantuan sembako,'
-
Siapa yang bertanggung jawab mengamankan Pemilu di Kalimantan Timur? 'Polda melalui Polres, juga berkolaborasi dengan TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Bagaimana pun, Pemilu harus berjalan aman dan damai,' pungkasnya.
Dari 45 kegiatan tersebut, total anggaran untuk pekerjaan barang dan jasa mencapai Rp 913 miliar. "Dari nilai proyek tersebut, bisa ditekan menjadi Rp 747 miliar," katanya, Senin (31/12).
Ia menambahkan, sesuai dengan tupoksinya, TP4D berhasil mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara atas berbagai pekerjaan proyek di lingkungan instansi pemerintahan.
"Ini berarti, upaya TP4D untuk mencegah penyimpangan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, sudah efektif," pungkasnya.
Selain menyampaikan kinerja tim TP4D, ia juga menegaskan jika di bidang pidana khusus (Pidsus), Kejari Tanjung Perak, berhasil menyelamatkan keuangan negara ditahap penuntutan sebesar Rp 95 juta dan penyelamatan keuangan negara denda Rp 100 juta.
Sementara itu, untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Tanjung Perak menyelamatkan uang negara yang berasal dari Pembayaran kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak sebesar Rp 1.031.404.993, dan pembayaran piutang di lingkungan PT pelabuhan indonesia III Persero cabang Tanjung Perak sebesar Rp 386.862.298.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aset milik Pertamina itu berhasil diselamatkan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaKerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp19 miliar.
Baca SelengkapnyaTim penyidik juga telah memeriksa salah saksi proyek pembangunan Shelter.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaKPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca SelengkapnyaAHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.
Baca SelengkapnyaKPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.
Baca SelengkapnyaDengan perkara telah masuk ke persidangan, akan terlihat siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam pusaran skandal korupsi ini.
Baca SelengkapnyaMonitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca Selengkapnya