Hakim mengabulkan eksepsi Gazalba dan minta dibebaskan dari tahanan.
Tidak diterimanya surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat Hakim Agung non-aktif Gazalba Saleh bebas dari dakwaan gratifikasi dan pencucian uang. Padahal kondisi tersebut karena KPK belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan mempersiapkan upaya hukum lain yang akan dilakukan setelah vonis bebas Gazalba belum berkekuatan hukum tetap.
"Ini perkara belum in kracht, masih ada upaya hukum mereka di sana. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Ketut saat jumpa pers, Rabu (29/5).
Ketut menjelaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru menempatkan Jaksa Agung yang mempunyai kedudukan penuntutan tertinggi.
"Jadi Jaksa Agung itu adalah lembaga yang mempunyai kedudukan penuntutan tertinggi di republik ini. Jadi itu yang dijadikan acuan untuk memutus perkara itu," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Ketut, Kejagung belum bisa berkomentar lebih jauh soal putusan sela tersebut. Karena masih menunggu putusan itu in kracht atau berkekuatan hukum tetap.
"Karena ini menggunakan UU baru dan merupakan hal yang baru yang diputus oleh tadi hakim. Maka itu, perlu menunggu dulu satu putusan yang inkrah, lalu misalnya akan seperti tadi tetap dikeluarkan baru kita berkoordinasi," jelas Ketut.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Hakim Agung Gazalba Saleh, terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Mengadili, satu, menerima nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Gazalba Saleh tersebut. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," tutur hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/5).
"Tiga, memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanannya segera setelah putusan ini dibacakan. Empat, membebankan biaya perkara dibebankan kepada negara," sambungnya.
Menurut hakim, surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat diterima lantaran dalam kasus ini mereka belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung.
"Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas single prosecution system," jelas hakim.
Hakim pun mempersilahkan jaksa KPK untuk melengkapi surat administrasi untuk kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Hakim Agung Gazalba Saleh.
"Dan terhadap putusan ini KPK bisa banding atau melengkapi persyaratan," hakim menandaskan.
Hakim mengabulkan eksepsi Gazalba dan minta dibebaskan dari tahanan.
Penyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Baca Selengkapnya
Hakim memerintahkan Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan karena dakwaan tidak dapat diterima.
Baca Selengkapnya
Tim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memastikan hadir dan membacakan detail dakwaan terhadap Gazalba Saleh.
Baca Selengkapnya
Ghufron mengaku heran atas keputusan hakim yang hanya mempermasalahkan administrasi jaksa, sehingga membebaskan hakim nonaktif MA itu.
Baca Selengkapnya
Sidang kasus gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh tetap dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Tidak ada alasan bagi hakim untuk mengamini eksepsi Gazalba hanya dengan alasan administratif dari Jaksa KPK
Baca Selengkapnya
Ketua KPK menilai putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan.
Baca Selengkapnya
Selain mengganti majelis hakim, Nawawi meminta kepada majelis hakim agar kembali menahan Gazalba Saleh.
Baca Selengkapnya
Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi